Gubernur Jateng Luthfi Singgung Penanganan Serangan Kawanan Liar saat Rembug Pembangunan di Boyolali

Penulis: Hamzah Effendi  •  Selasa, 02 Juni 2026 | 16:31:01 WIB
Gubernur Luthfi membuka forum Rembug Pembangunan di Boyolali dengan menyoroti penanganan serangan kawanan satwa liar.

BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah Luthfi mengangkat isu penanganan serangan kawanan satwa liar saat membuka forum Rembug Pembangunan di Boyolali, baru-baru ini. Persoalan itu dinilai membutuhkan respons cepat dan terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga tingkat desa.

Mengapa Gubernur Singgung Soal Satwa Liar di Forum Pembangunan?

Luthfi menilai konflik antara manusia dan satwa liar, terutama di wilayah lereng gunung, mulai mengganggu aktivitas warga dan sektor pertanian. Ia menyebutkan beberapa wilayah di Jawa Tengah kerap menerima laporan gagal panen akibat serangan babi hutan atau kera ekor panjang. "Ini bukan sekadar masalah pertanian, tapi sudah menyangkut keselamatan warga. Penanganannya harus lintas sektor," ujar Luthfi dalam forum tersebut.

Skema Rembug: Bukan Sekadar Seremonial

Forum Rembug Pembangunan ini sengaja dirancang bergilir di setiap eks karesidenan. Tujuannya, menurut Luthfi, agar skema pembangunan tidak bersifat seragam dari atas, melainkan tematik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Boyolali yang berada di eks Karesidenan Surakarta dipilih sebagai lokasi pertama karena memiliki karakteristik agraris sekaligus rawan konflik satwa. "Kami ingin pembangunan itu kolaboratif. Bukan program dari Jakarta atau Semarang lalu dipaksakan, tapi didiskusikan bersama," kata Luthfi.

Fakta Singkat Rembug Pembangunan di Boyolali

  • Forum digelar di Boyolali, Jawa Tengah, sebagai lokasi pertama dari rangkaian rembug di eks karesidenan.
  • Gubernur Luthfi menyoroti tiga isu utama: penanganan konflik satwa liar, infrastruktur desa, dan stabilitas harga pangan.
  • Skema pembangunan bersifat tematik dan kolaboratif antar-tingkatan pemerintahan, bukan instruksi satu arah.

Apa Tindak Lanjut yang Diharapkan?

Luthfi meminta setiap kabupaten di eks Karesidenan Surakarta untuk menyusun peta rawan konflik satwa liar di wilayahnya masing-masing. Data itu akan menjadi dasar alokasi anggaran dan pembentukan tim respons cepat di tingkat kecamatan. "Jangan sampai petani sudah rugi berkali-kali, baru kita bergerak. Ini harus antisipatif," tegasnya. Forum selanjutnya direncanakan berlanjut di eks karesidenan lain dalam beberapa bulan ke depan.

Reporter: Hamzah Effendi
Sumber: radarsolo.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top