JAMBI — Kunjungan kerja Presiden ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan menjadi panggung evaluasi program prioritas kabinet. Prabowo menekankan bahwa inisiatif ini merupakan instrumen utama untuk mengangkat derajat warga kelas bawah melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas. "Tujuan pembangunan bangsa adalah memastikan setiap warga negara punya standar hidup yang baik dan layak," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima media.
Prabowo secara spesifik memerintahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menggenjot realisasi proyek. Arahan ini muncul setelah Presiden mencermati data di Pulau Dewata yang menunjukkan adanya lonjakan kebutuhan tak terduga. Selisih 130 kursi antara jumlah pendaftar dan alokasi yang ada dinilai sebagai indikasi perlunya ekspansi masif.
Untuk mengatasi kendala lahan, Presiden meminta para bupati aktif menyediakan lokasi pembangunan. Jika pemerintah daerah terkendala, pemerintah pusat menyatakan siap turun tangan menyediakan tanah. Seskab Teddy juga diminta mengoordinasikan kementerian terkait untuk mengalihfungsikan fasilitas negara yang ada menjadi gedung sekolah.
Pemerintah memberlakukan aturan integritas yang ketat dalam program ini. Calon siswa wajib tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai bukti status masyarakat tidak mampu. Seluruh proses pendaftaran dan kegiatan belajar mengajar digratiskan tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Larangan keras diberlakukan terhadap segala bentuk suap, pembayaran ilegal, dan sistem titipan. Pendamping pemerintah daerah diwajibkan mengawasi proses penjangkauan agar tepat sasaran. Gus Ipul menegaskan transparansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan institusi pendidikan rintisan ini.
Pemerintah saat ini terus bergerak cepat menyelesaikan gedung-gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Data perkembangan jumlah siswa dan infrastruktur menunjukkan komitmen untuk memperluas jangkauan pendidikan bagi warga miskin secara masif.
Sebagai langkah lanjutan, rekrutmen tenaga pendidik atau PPPK Guru Sekolah Rakyat tahun 2026 telah disiapkan. Seleksi direncanakan dibuka mulai 3 hingga 15 Juni 2026. Langkah terintegrasi ini—dari pembangunan fisik hingga penyiapan pengajar—menunjukkan keseriusan kabinet Prabowo dalam membenahi sektor pendidikan dengan fokus pada kelompok masyarakat paling rentan.