JAMBI — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk tidak lagi membuka dapur baru untuk sementara waktu. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN Nanik S. Deyang di Jakarta, Senin (8/6/2025). Fokus utama saat ini adalah merapikan 27.877 dapur yang telah berjalan, bukan memperbanyak jumlah unit.
Jumlah dapur yang tercatat sebanyak 27.877 unit merupakan akumulasi berdasarkan sistem virtual account yang berlaku hari ini. Nanik menyatakan data tersebut akan menjadi dasar evaluasi. BGN ingin memastikan setiap dapur benar-benar melayani penerima manfaat yang tepat.
"Kita hentikan dulu ke situ. Kita tata," ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juni, seusai dirinya dilantik.
Nanik mencontohkan perlunya pemetaan ulang di dua wilayah strategis, yakni Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dua daerah ini dinilai memiliki karakteristik kepadatan penduduk dan kebutuhan gizi yang berbeda. BGN akan mengevaluasi apakah jumlah dapur di sana sudah ideal, justru berlebih, atau masih kurang.
Pemerintah menegaskan tidak ingin terburu-buru membuka fasilitas baru sebelum data lapangan benar-benar matang. Langkah ini diambil agar tidak terjadi penumpukan dapur di satu wilayah sementara wilayah lain justru kekurangan. "Kami tidak mau tergesa-gesa. Yang penting adalah ketepatan sasaran," kata Nanik.
Kebijakan ini lahir dari kekhawatiran adanya ketimpangan distribusi dapur. Jika dibiarkan, sejumlah daerah bisa kebanjiran fasilitas sementara daerah terpencil justru tidak terjangkau. Dengan moratorium, BGN punya waktu untuk menyelaraskan data penerima manfaat dengan kapasitas dapur yang sudah ada.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas layanan gizi. Nanik memastikan proses penataan ulang akan melibatkan data terbaru dari dinas terkait di setiap provinsi.