JAMBI — Pembahasan KEM PPKF 2027 antara Banggar DPR dan pemerintah berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, kemarin. Dalam forum itu, sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tiga tahun mendatang mulai disepakati, termasuk target pertumbuhan ekonomi yang dinilai optimistis oleh para anggota dewan.
Said Abdullah menyebutkan, dokumen KEM PPKF tahun ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya pemerintah menyodorkan kerangka fiskal jangka menengah yang lebih terstruktur. “Ini tradisi baru yang patut kita catat. Presiden Prabowo ingin perencanaan tidak lagi tahunan, tapi ada peta jalan hingga 2027,” ujar politisi PDI Perjuangan itu dalam keterangan resmi.
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,5 hingga 6,2 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi tahun 2026 yang diperkirakan berada di level 5,3 hingga 5,8 persen. Optimisme itu didasari oleh proyeksi perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi pasca-pemilu.
Selain pertumbuhan, Banggar dan pemerintah juga menyepakati asumsi inflasi yang dijaga di kisaran 2,5 persen plus minus satu persen. Sementara nilai tukar rupiah dipatok di level Rp 15.900 hingga Rp 16.300 per dolar AS. Said menekankan, angka-angka ini harus realistis agar APBN tidak terlalu terbebani oleh fluktuasi eksternal.
Dalam dokumen KEM PPKF 2027, pemerintah turut menjabarkan tiga pilar reformasi kebijakan yang akan dijalankan. Pertama, reformasi fiskal melalui perluasan basis pajak dan belanja yang lebih tepat sasaran. Kedua, reformasi regulasi untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Ketiga, penguatan perlindungan sosial dengan skema baru bantuan langsung tunai.
Said menilai, reformasi ini krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan. “Jangan sampai target tinggi tapi kebijakan tidak berubah. Reformasi adalah kunci agar angka 6 persen itu bukan sekadar wacana,” katanya.
Banggar juga menyoroti rencana defisit APBN 2027 yang diusulkan di bawah 3 persen terhadap PDB. Said mengingatkan, disiplin fiskal harus tetap dijaga meskipun ada ruang belanja yang longgar. Ia meminta pemerintah tidak tergoda menaikkan belanja mengikuti kenaikan penerimaan pajak semata.
“Kita ingin pertumbuhan, tapi jangan sampai utang membengkak. Keseimbangan antara stimulus dan konsolidasi fiskal itu yang harus terus dikawal,” ucapnya. Pembahasan lebih rinci soal postur belanja negara akan dilakukan pada tahap selanjutnya bersama mitra komisi terkait.
KEM PPKF 2027 sendiri akan menjadi acuan awal bagi pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027 yang rencananya diserahkan ke DPR pada Agustus tahun depan. Seluruh asumsi yang disepakati hari ini masih bersifat sementara dan akan disempurnakan dalam rapat kerja berikutnya.