JAMBI — Produksi sampah di Kota Jambi mencapai 447,78 ton per hari, melonjak drastis dari angka 200 ton per hari pada tahun 2000. Lonjakan ini menjadi tekanan utama bagi Pemkot Jambi untuk mengubah sistem pengelolaan sampah yang selama ini berjalan.
Dialog publik yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu (13/6/2026), menjadi ajang penjaringan aspirasi dari tokoh masyarakat, pegiat lingkungan, hingga Forum Ketua RT. Wali Kota Maulana memaparkan bahwa program OPBM merupakan bagian dari Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kota Jambi 2025–2045.
Maulana menegaskan bahwa secara umum masyarakat mendukung arah kebijakan baru ini. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.
"Secara garis besar masyarakat mendukung, namun ada hal-hal yang perlu dievaluasi bersama, seperti iuran, sosialisasi, dan mekanisme yang harus lebih transparan. Semua masukan ini akan menjadi bahan perbaikan," ujarnya dalam forum tersebut.
Dialog ini dihadiri Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, serta akademisi seperti Rektor Universitas Jambi Prof. Dr. Helmi dan Pakar Lingkungan Prof. Ir. Rosyani.
Data Pemkot Jambi mencatat saat ini terdapat 342 titik TPS di seluruh kota. Dari jumlah tersebut, 252 di antaranya merupakan TPS resmi dan 90 sisanya adalah TPS liar.
Pembongkaran sejumlah TPS, menurut Maulana, dilakukan atas permintaan warga yang wilayahnya sudah siap menjalankan sistem OPBM. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan mengurangi titik pembuangan liar.
Ke depan, Pemkot Jambi menargetkan pemilahan sampah langsung dari rumah tangga. Maulana menekankan bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan baik.
Program OPBM masuk dalam skema Kampung Bahagia yang menjadi prioritas RPJMD Kota Jambi 2025–2030. Pemkot berencana menyediakan sarana pengangkutan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah agar sistem berjalan optimal.
Aspek kebersihan dan keamanan, menurut Maulana, menjadi syarat utama bagi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Ia berharap transformasi ini bisa berjalan berkelanjutan tanpa memberatkan warga.