JAMBI — Di tengah Sumatera yang dikelilingi enam bandara internasional di provinsi tetangga, Jambi justru menjadi satu-satunya wilayah tanpa akses penerbangan langsung ke luar negeri. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di provinsi penghasil utama kelapa sawit, karet, dan pinang nasional.
Secara geografis, Jambi berada di jantung Pulau Sumatera. Di utara terdapat Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, di barat Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat, di selatan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Kepulauan Riau memiliki Bandara Hang Nadim Batam, sementara Sumatera Utara mengandalkan Bandara Kualanamu yang menjadi hub penerbangan internasional kawasan barat Indonesia.
"Di tengah kawasan tersebut, Jambi justru menjadi satu-satunya provinsi yang belum memiliki bandara internasional aktif," ujar Prof. Dr. H. Haryadi, Guru Besar Universitas Jambi sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi, dalam analisisnya yang dikutip jambiprima.com.
Menurut Prof. Haryadi, persoalan yang sering luput dari diskusi publik bukan hanya manfaat yang akan diperoleh jika Jambi memiliki bandara internasional, melainkan kerugian yang terus ditanggung karena fasilitas tersebut belum tersedia. Setiap investor yang harus melakukan perjalanan lebih panjang berarti tambahan biaya ekonomi. Setiap wisatawan yang memilih daerah lain karena akses lebih mudah berarti potensi pendapatan yang hilang.
"Setiap kegiatan bisnis, konferensi, maupun kerja sama internasional yang berpindah ke kota lain berarti kesempatan kerja yang tidak tercipta di Jambi," kata Haryadi. Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai opportunity cost, yakni manfaat yang hilang akibat tidak tersedianya pilihan yang lebih baik.
Bandara Sultan Thaha Jambi saat ini melayani lebih dari satu juta penumpang setiap tahun. Ribuan jamaah haji diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Jambi, sementara jumlah jamaah umrah mencapai puluhan ribu orang dalam berbagai musim keberangkatan. Struktur ekonomi Jambi yang ditopang perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri pengolahan juga mendorong hilirisasi agar daerah ini tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah.
"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap konektivitas internasional bukan lagi sekadar proyeksi masa depan, melainkan kebutuhan nyata yang mulai dirasakan saat ini," tegas Haryadi.
Sayangnya, pemikiran strategis mengenai bandara internasional Sultan Thaha mulai luput dari perhatian publik. Wacana ini pernah menjadi topik penting dalam berbagai forum pembangunan daerah, namun dalam beberapa tahun terakhir gaungnya semakin jarang terdengar. Perhatian masyarakat lebih banyak terserap pada persoalan jangka pendek.
Padahal, ketika persaingan antardaerah semakin ketat dan visi Indonesia Emas 2045 semakin dekat, isu konektivitas internasional seharusnya semakin mengemuka. Haryadi mengingatkan bahwa sejarah pembangunan menunjukkan banyak proyek strategis tidak terwujud bukan karena daerah tidak membutuhkannya, melainkan karena agenda tersebut kehilangan momentum dan tidak diperjuangkan secara konsisten.
"Bandara internasional bukan sekadar tempat pesawat mendarat. Ia adalah titik awal ketika masa depan suatu daerah mulai lepas landas," pungkasnya.