JAMBI — Rombongan Bapemperda DPRD Provinsi Jambi yang dipimpin Ketua Abunjani dan didampingi sembilan anggota dewan lainnya, antara lain H. Yahya, Pinto Jayanegara, Afuan Yuza, hingga Rusli Kamal Siregar, diterima langsung oleh jajaran Ditjen KSDAE. Pertemuan ini berlangsung di kantor kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam diskusi, Bapemperda mendapatkan penjelasan rinci mengenai berbagai aspek teknis pengelolaan Tahura. Mulai dari penataan blok kawasan, kemitraan konservasi, rehabilitasi kawasan, jasa lingkungan, hingga skema perdagangan karbon dan peluang kerja sama dengan pihak ketiga.
Kementerian Kehutanan mengapresiasi inisiatif DPRD Provinsi Jambi. Menurut kementerian, masih relatif sedikit daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif menyusun regulasi khusus untuk pengelolaan Tahura.
Dalam pertemuan tersebut, turut dipaparkan kondisi terkini pengelolaan tiga Tahura di Provinsi Jambi, yakni Tahura Sultan Thaha Syaifuddin, Tahura Orang Kayo Hitam, dan Tahura Bukit Sari. Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan ketiga kawasan tersebut dievaluasi secara berkala menggunakan instrumen Management Effectiveness Tracking Tool (METT) untuk meningkatkan tata kelola konservasi.
Selain aspek konservasi, konsultasi juga menyoroti peluang pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Skema kerja sama dengan pihak ketiga turut dibahas sebagai upaya mendukung keberlanjutan pengelolaan Tahura tanpa mengurangi fungsi utama kawasan sebagai area konservasi.
Bapemperda DPRD Provinsi Jambi menilai konsultasi ini penting untuk memastikan Ranperda yang tengah disusun memiliki keselarasan dengan regulasi nasional. Hasil diskusi akan menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang saat ini dibahas bersama para tenaga ahli dan pemangku kepentingan terkait.
Melalui Ranperda ini, DPRD Provinsi Jambi berharap pengelolaan Tahura ke depan dapat lebih efektif, menjaga fungsi konservasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar kawasan, serta membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis kelestarian sumber daya alam.