JAKARTA — Rombongan Pansus III DPRD Provinsi Jambi yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, mempelajari sistem digital Command Center milik Dinas SDA DKI Jakarta. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi sungai, curah hujan, pintu air, pompa, hingga wilayah genangan secara real time.
“Pengelolaan sumber daya air saat ini tidak lagi dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional. Dibutuhkan regulasi yang mampu menjawab tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, kebutuhan pembangunan, serta perlindungan lingkungan secara bersamaan,” ujar Ivan Wirata dalam keterangan yang diterima redaksi.
Provinsi Jambi memiliki Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, serta danau, rawa, cekungan air tanah, dan kawasan pesisir timur. Namun, ancaman banjir, kekeringan, pencemaran, dan kebutuhan air bersih terus meningkat. Ivan Wirata menyebut potensi besar ini harus dijaga dengan regulasi berjangka panjang.
“Pengelolaan air bukan hanya soal mengatasi banjir. Ini berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketersediaan air bersih, perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain sistem Command Center, Pansus III mendalami sistem pengendalian banjir terpadu Jakarta yang menggabungkan waduk, embung, kanal, pompa, pintu air, normalisasi sungai, tanggul pantai, dan sistem peringatan dini berbasis teknologi. Mereka juga mempelajari Jakarta Sewerage System untuk pengelolaan air limbah domestik yang dirancang mengurangi pencemaran sungai.
Pengawasan ketat pemanfaatan air tanah di Jakarta yang mencegah penurunan muka tanah dan risiko banjir rob juga menjadi perhatian serius dalam pembahasan Ranperda.
Salah satu gagasan yang mulai didorong dalam Ranperda adalah pembentukan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Provinsi Jambi. Sistem ini akan terintegrasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, BMKG, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat.
Dengan SISDA, informasi potensi banjir, kekeringan, kualitas air, hingga kondisi sungai dapat dipantau secara real time. Respons pemerintah diharapkan menjadi lebih cepat dan akurat, terutama bagi wilayah yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Ivan Wirata menekankan bahwa studi banding ini bukan untuk meniru mentah-mentah sistem Jakarta. “Kami datang untuk belajar dan mengambil praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Jambi,” ujarnya. Ia optimistis dengan regulasi yang kuat, pemanfaatan teknologi modern, serta sinergi pemangku kepentingan, Jambi mampu mewujudkan ketahanan air, lingkungan, dan ekonomi menuju Jambi Mantap 2030.