JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi persiapan pembangunan JTTS ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Jumat (24/07/2026). Rapat dihadiri Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat terdampak.
Plt. Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menyebutkan, pengadaan tanah di sembilan desa telah beres. Rinciannya, enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat. Proyek ini melintasi tiga kabupaten tersebut sepanjang 67,45 km.
Proses pengadaan tanah ditargetkan rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai. "Satu paket pekerjaan difokuskan untuk pembangunan Jembatan Batanghari sebagai struktur utama," jelas Robert.
Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya pendataan lahan sejak dini dan koordinasi lintas sektor. Ia meminta tim yang dibentuk bekerja profesional dan transparan, serta mengedepankan prinsip keadilan dalam pemberian kompensasi. "Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Al Haris juga menginstruksikan pemerintah kabupaten untuk segera memetakan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, dan data masyarakat. "Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini," tegasnya.
Proyek ini dibagi dalam empat paket: Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B. Selain Jembatan Batanghari, ruas tol akan dilengkapi dua simpang susun, yaitu Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung. Seluruh proses perizinan, penyelesaian kawasan hutan, dan administrasi ditargetkan selesai tepat waktu.
Aspek lingkungan dan sosial menjadi perhatian. Mitigasi meliputi pengendalian debu, kebisingan, keselamatan kerja, perlindungan habitat, serta penyediaan akses masyarakat melalui underpass atau overpass jika jalan warga terdampak. Pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian dan membuka mekanisme penanganan keluhan melalui konsultasi rutin dengan pemerintah desa dan masyarakat.