JAMBI — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT menerima kunjungan konsultasi dari Pemkab dan DPRD Kabupaten Kerinci di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026). Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Kerinci H. Murison itu turut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kerinci beserta Wakil Ketua Boy Edward dan Surmila.
Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi lintas pemerintahan untuk menyamakan persepsi soal kebijakan fiskal terbaru. Sejumlah isu strategis diangkat, mulai dari mekanisme DBH Pajak Air Permukaan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pemanfaatan dana karbon.
Sistem opsen pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjadi salah satu bahasan krusial. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Boy Edward menilai kebijakan ini perlu dipahami bersama agar mampu mendongkrak pendapatan daerah.
"Kami ingin memperoleh pemahaman yang sama sekaligus membangun sinergi dengan DPRD Provinsi Jambi agar kebijakan-kebijakan baru ini benar-benar mampu meningkatkan pendapatan daerah," ujar Boy Edward dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Surmila menegaskan dukungannya terhadap langkah strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap hasil konsultasi ini ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar wacana.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ivan Wirata menyebut sejumlah persoalan di Kerinci membutuhkan kolaborasi lintas kewenangan. Ia mencontohkan mekanisme pembagian DBH Pajak Air Permukaan yang perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih optimal bagi daerah.
"Semangatnya adalah kolaborasi. Ada kewenangan yang berada di kabupaten, ada yang menjadi kewenangan provinsi. Karena itu harus dibangun komunikasi yang kuat agar potensi-potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan," kata Ivan.
Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi itu juga menyoroti pentingnya pendataan objek pajak dan sosialisasi kepatuhan wajib pajak secara terpadu. Menurutnya, jika pemerintah provinsi dan kabupaten bergerak bersama, penerimaan pajak akan jauh lebih besar.
Ivan bahkan mendorong DPRD Kabupaten Kerinci membentuk Panitia Khusus (Pansus) PAD sebagai langkah strategis menggali sektor-sektor pendapatan baru. Gagasan ini muncul di sela pembahasan peluang pemanfaatan dana karbon yang kini menjadi instrumen fiskal anyar bagi daerah.
Soal infrastruktur, pertemuan itu turut membahas peluang pembangunan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Ivan menegaskan usulan dari pemerintah kabupaten harus memenuhi kriteria pemerintah pusat agar diprioritaskan.
"DPRD Provinsi siap membantu menjembatani komunikasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional maupun kementerian terkait sehingga usulan pembangunan jalan dari Kabupaten Kerinci dapat diperjuangkan bersama," jelasnya.
Wakil Bupati Kerinci H. Murison menyebut kunjungan ini sebagai langkah strategis memperjuangkan kepentingan daerah yang memerlukan dukungan provinsi dan pusat. Ia optimistis pembangunan daerah akan lebih cepat tercapai jika komunikasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat berjalan sinergis.