JAMBI — Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, tambahan alokasi ini bukan tanpa sebab. Saat ini, stok beras SPHP dari kuota awal 828 ribu ton yang diberikan pemerintah hanya tersisa sekitar 80 ribu ton di gudang Bulog. Realisasi penyalurannya pun sudah menembus 92 persen.
"Kebutuhan kami sebenarnya hanya untuk September, Oktober, November, Desember. Tapi arahan dari Pak Menko dan Pak Mentan, kan di bulan Januari, Februari (2027) itu kan belum ada panen. Panen nanti di bulan Maret (2027)," kata Rizal di Jakarta, Selasa.
Keputusan menambah pasokan beras SPHP sebesar 1 juta ton ini diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.
Alasan utamanya jelas: memasuki akhir tahun, permintaan beras diproyeksikan melonjak. Momentum libur Natal dan Tahun Baru biasanya mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga secara signifikan. Tanpa tambahan stok, dikhawatirkan harga beras di pasar akan bergejolak.
Rizal menegaskan, tambahan ini adalah langkah mitigasi. "Nah 1 juta ton beras SPHP tambahan ini untuk mitigasi, kan mau akhir tahun. Akhir tahun kan mau Natal, tahun baru juga. Nah, sehingga kebutuhannya banyak. Kami antisipasi dengan menambah beras SPHP tersebut sesuai arahan dari Pak Menko Pangan," bebernya.
Penyaluran beras SPHP tahap tambahan ini akan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yakni hingga Maret 2027. Hal ini mempertimbangkan siklus panen nasional yang baru dimulai pada Maret tahun depan. Januari dan Februari 2027 dinilai belum memasuki masa panen raya, sehingga pasokan dari petani masih terbatas.
Untuk memastikan beras sampai ke tangan masyarakat, Bulog akan memaksimalkan seluruh kanal distribusi yang ada. Beberapa di antaranya adalah jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) dan Sentra Pelayanan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Seluruh saluran yang tersedia akan dioptimalkan agar pasokan tetap mengalir hingga ke daerah-daerah.
Dengan tambahan pasokan ini, pemerintah berharap harga beras tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga. Kehadiran beras SPHP di pasar menjadi instrumen penting untuk menekan laju inflasi pangan, terutama di tengah ketidakpastian cuaca yang kerap mengganggu produksi.