JAMBI — Manager Komunikasi KKI Warsi, Rudi Syaf, menyatakan perluasan areal terbakar perlu dibaca bukan hanya dari sisi luasan kawasan. Menurut dia, dampak karhutla menyentuh langsung kehidupan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.
"Angka 20,8 ribu hektare ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena semakin luas areal yang terbakar, semakin luas pula dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan dan aktivitas ekonomi. Kita tidak ingin perhatian terhadap karhutla hanya berhenti pada berapa hektare yang terbakar, tetapi juga melihat siapa yang terdampak dan bagaimana mereka dilindungi," kata Rudi, Sabtu (19/9/2026).
Data KKI Warsi menunjukkan karhutla tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun mencatat luas terbakar sekitar 5,9 ribu hektare, dengan 4 ribu hektare di antaranya berada di hutan produksi.
Tebo menyusul mendekati 5,2 ribu hektare, di mana 3,4 ribu hektare berada di hutan produksi. Batang Hari sekitar 4,9 ribu hektare, terdiri dari 2,1 ribu hektare di hutan produksi terbatas, 1,3 ribu hektare di hutan produksi, dan 1,2 ribu hektare di taman hutan raya.
Dari total 20,8 ribu hektare, sekitar 10,3 ribu hektare berada di kawasan Hutan Produksi, 4,7 ribu hektare di Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan sekitar 3 ribu hektare di Areal Penggunaan Lain (APL). Sisanya berada di kawasan Tahura dan taman nasional.
Analisis KKI Warsi juga menemukan kebakaran pada ekosistem gambut. Sekitar 2 ribu hektare areal terbakar berada di kawasan gambut, dengan sekitar 200 hektare di antaranya gambut berkedalaman lebih dari 3 meter berstatus hutan lindung.
Lebih dari separuh kebakaran gambut berada dalam kawasan areal penggunaan lain. Karakteristik gambut yang kering membuat api berpotensi sulit dipadamkan dan dapat menyebar di bawah permukaan.
"Kebakaran di gambut tidak bisa diperlakukan sama dengan kebakaran di lahan mineral. Ketika gambut mengering, api dapat menjadi lebih sulit dikendalikan. Karena itu, pencegahan menjadi jauh lebih penting, termasuk menjaga agar kawasan gambut tetap basah dan memastikan titik-titik api dapat diketahui sedini mungkin," jelas Rudi.
Analisis spasial KKI Warsi menemukan sekitar 30 perkebunan kelapa sawit dan 14 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang wilayahnya bersinggungan dengan areal kebakaran. Rudi menegaskan data itu tidak serta-merta menunjukkan penyebab atau pihak yang bertanggung jawab.
"Data tersebut merupakan hasil analisis spasial dan tidak serta-merta menunjukkan penyebab ataupun pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran," kata Rudi.
Menurutnya, data spasial menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut di lapangan. "Kami tidak menarik kesimpulan tentang penyebab atau pelaku kebakaran hanya dari citra satelit. Data ini adalah informasi awal untuk melihat sebaran kebakaran dan menentukan lokasi yang perlu diverifikasi," ujarnya.
Rudi menyebut dampak karhutla dirasakan masyarakat dalam berbagai bentuk. Selain penurunan kualitas udara akibat asap, warga mengalami gangguan pada aktivitas pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi harian.
Karena itu, perlindungan masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran. Warga di sekitar lokasi kebakaran perlu mendapat informasi kualitas udara, akses layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta informasi jelas ketika kondisi mengharuskan mereka mengurangi aktivitas di luar rumah.
"Masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran perlu mendapatkan dukungan yang memadai, terutama informasi mengenai kualitas udara, akses layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan serta informasi yang jelas ketika kondisi mengharuskan mereka mengurangi aktivitas di luar rumah," katanya.
KKI Warsi mengapresiasi upaya pemerintah daerah, aparat, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api, dan dunia usaha dalam menangani kebakaran. Namun dengan luas kebakaran yang terus bertambah, Warsi mendorong penanganan dilakukan secara terpadu.
Pemantauan dan deteksi dini perlu diperkuat, terutama di wilayah beriwayat kebakaran dan kawasan gambut. Pemadaman juga harus diprioritaskan pada lokasi yang berpotensi meluas dan lokasi yang berada dekat permukiman warga.