JAMBI — Guru besar ekonomi Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S. menilai karhutla dan kabut asap di Jambi bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan eksternalitas negatif yang biayanya berpindah ke masyarakat luas. Pihak yang mendapat manfaat dari aktivitas ekonomi tertentu tidak selalu menanggung seluruh dampak yang ditimbulkannya. Sebagian beban itu justru jatuh ke petani, pedagang, dan rumah tangga.
Data Satgas Penanggulangan Bencana Karhutla mencatat 531 kejadian kebakaran sepanjang periode hingga akhir Agustus 2026. Sebaran asap terdeteksi di Jambi pada akhir Agustus, memperluas dampak ke wilayah permukiman dan pusat aktivitas warga.
Pada 21 September 2026, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Jambi tercatat 175 dengan parameter PM2.5. Angka itu masuk kategori tidak sehat dan memaksa Pemerintah Kota Jambi memperpanjang pembelajaran jarak jauh bagi sebagian peserta didik. Jam belajar kelompok lainnya turut disesuaikan.
Kebijakan itu menunjukkan kabut asap telah masuk ke ruang kelas dan mengubah rutinitas keluarga. Orang tua harus menyesuaikan jadwal kerja ketika anak belajar dari rumah. Aktivitas ekonomi perkotaan pun ikut melambat.
Haryadi menyebut satu hektare lahan terbakar tidak bisa dinilai hanya dari harga tanah atau tanaman yang hangus. Ada efek berganda yang menjalar melalui perekonomian daerah.
Petani menanggung penurunan produktivitas. Pedagang kehilangan pembeli saat aktivitas masyarakat berkurang. UMKM menghadapi penurunan omzet, sementara perusahaan menanggung pekerja yang sakit atau tidak produktif.
Pemerintah mengeluarkan biaya untuk pemadaman, pelayanan kesehatan, distribusi air bersih, masker, dan penanganan darurat. Belanja itu menggerus ruang fiskal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program lain.
Di sektor pertanian dan perkebunan, kemarau menekan ketersediaan air dan meningkatkan risiko penurunan produktivitas. Ketika produksi pangan berkurang, tekanan tidak berhenti pada petani.
Pasokan yang menyusut dapat mendorong harga naik. Konsumen akhirnya membayar lebih mahal untuk kebutuhan pangan. Dalam bahasa makroekonomi, kemarau berubah menjadi guncangan pasokan negatif: produksi turun ketika biaya produksi justru meningkat.
Kabut asap menambah tekanan berikutnya. Transportasi terganggu, biaya logistik naik, aktivitas perdagangan melemah, dan produktivitas tenaga kerja menurun.
Jika berlangsung lama, tekanan dari sisi penawaran itu dapat bertemu dengan melemahnya konsumsi masyarakat. Ekonomi Jambi menghadapi pukulan dari dua arah: kapasitas produksi berkurang sementara permintaan ikut tertahan.
BMKG memprediksi musim kemarau Indonesia tahun 2026 cenderung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Puncak kemarau terutama berlangsung pada Juli–September, periode yang bertepatan dengan lonjakan hotspot di Jambi.
Haryadi menegaskan bahwa ketika asap menutupi langit, bukan hanya jarak pandang yang memendek. Ruang gerak ekonomi warga ikut menyempit, dari kebun petani hingga meja makan rumah tangga.