JAMBI — Penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober hingga Desember 2026 sudah berjalan. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat 30 kilogram beras yang dibagikan sekaligus, menggabungkan jatah tiga bulan sekaligus karena alokasi per bulan ditetapkan 10 kilogram per keluarga.
Jumlah itu bukan tanpa dasar. Program menyasar sekitar 33,24 juta keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Besaran 30 kilogram diperoleh karena bantuan Oktober, November, dan Desember disalurkan dalam satu kali pembagian.
Perum Bulog menegaskan ada dua dokumen utama yang harus dibawa KPM saat datang ke lokasi pembagian. Tanpa keduanya, proses pemeriksaan identitas bisa terhambat dan bantuan belum tentu diserahkan pada hari itu.
Dokumen pertama adalah KTP asli. Petugas memakai kartu identitas ini untuk mencocokkan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) penerima dengan data yang tercatat di sistem penyaluran.
Dokumen kedua berupa surat undangan resmi dari dinas sosial. Surat itu bukan sekadar pemberitahuan jadwal, tetapi juga acuan lokasi pengambilan bantuan bagi setiap KPM.
Bagian penting yang kerap luput diperhatikan: surat undangan dilengkapi kode batang atau barcode. Petugas akan memindai kode tersebut sebelum menyerahkan beras kepada penerima.
Hasil pindai itu kemudian dicocokkan dengan identitas yang dibawa. Jika data dinyatakan sesuai, bantuan beras dapat langsung diserahkan. Sebaliknya, ketidaksesuaian data membuat proses penyerahan tertunda.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Penjelasan itu menegaskan dua dokumen utama yang perlu diperhatikan penerima sebelum datang ke titik pembagian.
KPM diminta memastikan KTP yang dibawa benar-benar dokumen asli dan datanya sesuai. Jika ada perbedaan nama, NIK, atau informasi kependudukan lain, penerima sebaiknya segera mengonfirmasi ke pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial setempat.
Langkah itu penting agar kendala administrasi diketahui lebih awal, bukan saat antrean pembagian berlangsung. Perbaikan data sebelum hari pengambilan membuat proses verifikasi tidak tersendat.
Bagi warga Jambi yang merasa berhak tetapi belum menerima undangan, konfirmasi ke kelurahan atau dinas sosial menjadi jalur paling masuk akal. Petugas di tingkat desa memegang data penerima yang tersinkron dengan sistem penyaluran pusat.