JAMBI — Kekhawatiran warga terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok setelah kenaikan BBM nonsubsidi mulai terjawab. Hingga pekan ketiga Juni 2026, Pemprov Jambi mencatat harga beras premium, minyak goreng bersubsidi Minyakita, dan cabai merah keriting masih berada dalam rentang terkendali.
Harga Minyakita Masih Sesuai HET Pemerintah Pusat
Salah satu komoditas yang paling dikhawatirkan adalah minyak goreng bersubsidi Minyakita. Di tengah kenaikan biaya distribusi akibat BBM nonsubsidi yang lebih mahal, harga Minyakita di Jambi ternyata masih bertahan.
Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, harga Minyakita masih di angka Rp15.700 per liter. Angka itu sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat. Artinya, rantai distribusi dan pasokan minyak goreng bersubsidi di Jambi masih berjalan normal.
Beras Premium di Angka Rp15.400 per Kilogram
Komoditas strategis lainnya, beras premium, juga belum menunjukkan gejolak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan harga tertinggi beras premium di pasaran masih tercatat Rp15.400 per kilogram.
“Saat ini untuk komoditas yang diatur pemerintah belum terpengaruh. Namun kemungkinan ke depan akan ada penyesuaian yang masih dibahas lebih lanjut,” kata Johansyah, Selasa (16/6/2026), dilansir dari ANTARA.
Ada Sinyal Penyesuaian, Pemerintah Masih Bahas
Meski harga pangan saat ini stabil, Johansyah memberi sinyal bahwa kenaikan BBM nonsubsidi tetap berpotensi mempengaruhi harga di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini masih membahas kemungkinan penyesuaian harga sejumlah komoditas.
Pernyataan itu menjadi catatan penting bagi warga Jambi. Pasalnya, kenaikan BBM nonsubsidi biasanya berdampak pada biaya transportasi dan logistik yang ujungnya bisa mendorong harga bahan pokok naik. Pemprov Jambi memastikan akan terus memantau perkembangan harga di pasar tradisional maupun distributor.
Pemantauan Berkala Jadi Kunci Stabilitas
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berkomitmen melakukan pemantauan secara berkala ke sejumlah pasar dan distributor. Langkah ini untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tidak melonjak di luar kewajaran. Jika ditemukan indikasi kenaikan signifikan, pemerintah akan segera mengambil langkah intervensi.
