JAMBI — Sebanyak 6.438 tenaga honorer di Provinsi Jambi yang resmi diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu masih dibayangi ketidakpastian. Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai status ini hanya akan menjadi masalah baru jika tidak segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang jelas.
Transisi ke PPPK Penuh Waktu Harus Segera Direncanakan
Ivan Wirata menekankan bahwa pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu bukanlah garis finis, melainkan tahap transisi. Ia khawatir, tanpa rencana yang matang, ribuan tenaga ini akan terjebak dalam status yang sama selama bertahun-tahun tanpa ada peningkatan kesejahteraan maupun jenjang karier.
"Jangan sampai mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada negara hanya mendapatkan status tanpa kepastian. Mereka membutuhkan masa depan yang jelas, baik dari sisi kesejahteraan maupun karier," tegas politisi Partai Golkar itu.
Penghasilan Minim dan Tanpa Tunjangan Optimal
Menurut Ivan, persoalan utama yang dihadapi para PPPK Paruh Waktu saat ini adalah penghasilan yang belum optimal dan keterbatasan tunjangan. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan beban kerja mereka yang menjadi penopang utama pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
"Bayangkan jika ribuan tenaga ini tidak lagi bekerja. Tentu pelayanan publik akan terganggu. Karena itu mereka bukan beban anggaran, tetapi aset daerah dan aset negara yang harus dijaga," ujarnya.
Dukungan Fiskal Jadi Kunci Realisasi
Ivan mendorong pemerintah pusat untuk tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga menyediakan dukungan fiskal yang memadai kepada daerah. Ia menilai, keterbatasan anggaran daerah dan kebijakan pembatasan belanja pegawai seringkali menjadi batu sandungan dalam proses pengangkatan tenaga honorer.
Menurutnya, tambahan transfer ke daerah dan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan belanja pegawai perlu dilakukan. Hal ini penting agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga tanpa mengorbankan nasib para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
"PPPK Paruh Waktu bukanlah beban negara, melainkan aset pelayanan publik yang harus dijaga. Tugas pemerintah hari ini adalah memastikan mereka memiliki harapan, kepastian, dan kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap," pungkas Ivan. (OYI)
