JAMBI — Muhammad Hafiz, Ketua DPRD Provinsi Jambi, meminta warga tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus di lapangan. Ia memastikan lembaga legislatif berkomitmen penuh mengawal proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS.
"Kami dari lembaga legislatif mendukung pendataan yang dilakukan BPS, kami mengajak masyarakat membantu agar teman-teman pendataan ini dapat diterima," kata Hafiz di Jambi, Kamis.
Menurut Hafiz, data yang dikumpulkan bukan sekadar angka. Informasi dari ribuan usaha di Jambi akan menentukan arah kebijakan pemerintah, mulai dari alokasi anggaran hingga program pemberdayaan UMKM.
"Data ini penting, karena menyangkut berbagai indikator yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena semua harus berbasis data. Kalau datanya sudah tepat, nanti arah kebijakannya juga tepat," jelas dia.
3.462 Petugas dan Target Usaha di 11 Kabupaten/Kota
Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha mengungkapkan, pihaknya mengerahkan 3.462 petugas lapangan untuk menyasar seluruh kategori usaha di Jambi. Pendataan tidak hanya menyasar pelaku UMKM, tetapi juga pejabat publik, termasuk Ketua DPRD sendiri.
"Ini salah satu membanggakan BPS karena dukungan dari DPRD begitu besar, sehingga hari ini beliau baru tiba langsung bisa di data," jelas Aidil.
Petugas akan mendata usaha dari tingkat bawah hingga menyusun direktori digital yang lengkap per kabupaten dan kota. Prosesnya mengintegrasikan metode digital untuk mempercepat input data dan meminimalisir kesalahan.
Jenis Usaha yang Disasar dan Jaminan Kerahasiaan Data
Sensus ini mencakup semua kategori usaha besar dan UMKM di Provinsi Jambi, kecuali data administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial. Informasi yang dikumpulkan meliputi detail usaha, karakteristik usaha, hingga data ekonomi sosial keluarga.
Aidil menegaskan, data yang diberikan warga tidak ada kaitannya dengan pajak. Kerahasiaan responden dijamin undang-undang. Ia meminta masyarakat memberikan jawaban jujur agar hasil sensus benar-benar akurat.
Untuk mengantisipasi oknum palsu, setiap petugas lapangan dilengkapi rompi identitas BPS dan surat tugas resmi. Warga diimbau memeriksa kelengkapan atribut sebelum memberikan data.
