MUARA BUNGO — Puluhan pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan satuan kerja (satker), pelaku usaha mikro, hingga organisasi masyarakat, hadir dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar KPPN Muara Bungo bersama KPP Pratama Muara Bungo. Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah dengan pengguna layanan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan perpajakan dan perbendaharaan negara di wilayah setempat.
Dalam forum tersebut, kedua instansi menandatangani berita acara sebagai komitmen bersama. Tindak lanjut atas masukan yang masuk akan dieksekusi hingga akhir tahun 2026, mencakup perbaikan standar layanan dan penguatan koordinasi antarlembaga.
Menampung Kritik dari Satker hingga UMKM
Kepala KPPN Muara Bungo, Endah Sari Utami, menegaskan bahwa forum ini dirancang bukan sekadar seremonial. Pihaknya secara khusus membuka ruang selebar-lebarnya bagi seluruh stakeholder untuk menyampaikan keluhan atau usulan perbaikan layanan.
"Forum ini kami desain sebagai bentuk transparansi sekaligus menyosialisasikan layanan KPPN, termasuk standar pelayanan yang kami terapkan. Kami juga ingin menyaring masukan atau feedback dari seluruh stakeholder, mulai dari satuan kerja hingga pelaku UMKM, sebagai bahan peningkatan kualitas layanan KPPN Muara Bungo ke depan," ujar Endah.
Menurut Endah, masukan dari publik menjadi salah satu indikator utama dalam menilai apakah pengelolaan dana yang bersumber dari penerimaan pajak masyarakat telah berjalan sesuai prinsip value for money.
Target Kepatuhan Wajib Pajak di Bungo dan Tebo
Di sisi perpajakan, Kepala KPP Pratama Muara Bungo, Moh Tolcha, menyebut forum ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Pihaknya berharap sinergi yang terbangun dapat mendorong wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara sukarela dan tepat waktu.
"Harapan kami, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo semakin meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Moh Tolcha.
Dia menambahkan, kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di dua kabupaten menjadi kunci untuk mencapai target penerimaan negara. Lewat dialog terbuka seperti ini, hambatan administratif yang kerap dikeluhkan wajib pajak bisa langsung diidentifikasi dan dicarikan solusinya.
Apa Itu Treasury Bungo Award?
Penyerahan Treasury Bungo Award Semester I Tahun 2026 menjadi puncak acara. Penghargaan ini diberikan kepada satuan kerja yang dinilai memiliki tata kelola keuangan terbaik, termasuk dalam hal ketepatan pelaporan dan penyerapan anggaran.
Melalui forum dan apresiasi ini, KPPN Muara Bungo dan KPP Pratama Muara Bungo menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder demi mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
