JAMBI — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyambut positif rencana Kementerian Keuangan mengambil alih PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemilik 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Langkah itu dinilai bakal mengangkat kinerja keuangan WIKA yang selama ini tertekan beban kerugian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Rp 1,8 triliun per tahun.
Direktur Keuangan WIKA, Mulyadi, menyatakan pengalihan kepemilikan saham PSBI ke pemerintah akan berdampak langsung terhadap laporan keuangan perseroan. Selama ini, status WIKA sebagai salah satu pemegang saham PSBI membuat porsi kerugian proyek kereta cepat ikut tercatat dalam pembukuan perusahaan.
PSBI memegang 60 persen saham KCIC dari pihak Indonesia, sedangkan 40 persen sisanya dikuasai konsorsium perusahaan China selaku pemodal utama. Komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53 persen, WIKA 33,36 persen, PT Perkebunan Nusantara I 1,03 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08 persen.
Beban Kerugian yang Ditanggung WIKA
Mulyadi mengungkapkan imbal hasil proyek kereta cepat masih negatif hingga kini. Kondisi itu membuat konsolidasi keuangan WIKA terdampak ke ekuitas negatif karena perusahaan harus menanggung bagian kerugian sesuai porsi kepemilikan sahamnya.
"Terkait bagaimana jika kereta cepat nanti diambil alih oleh pemerintah, ini memberikan dampak positif bagi WIKA. Jadi saat ini konsolidasi keuangan, WIKA melakukan konsolidasi berdampak ke ekuitas negatif karena saat ini kereta cepat itu menghasilkan return yang negatif," ujar Mulyadi dalam Public Expose WIKA yang digelar secara online, Kamis (1/10/2026).
Catatan kerugian yang ditanggung persero karena terlibat dalam proyek ini mencapai Rp 1,7 triliun hingga Rp 1,8 triliun per tahun. Alih-alih memberi keuntungan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru menyumbang beban signifikan bagi kinerja WIKA.
"Karena WIKA menjadi bagian dari pemegang saham, maka secara konsolidasi WIKA membukukan bagian dari konsolidasi yang negatif, sehingga di profit and loss WIKA, kinerja keuangan WIKA itu berdampak negatif atas konsolidasi kereta cepat," ungkapnya.
Due Diligence Masih Berproses
Direktur Manajemen Risiko & Legal WIKA, Vera Kirana, menjelaskan para pemegang saham PSBI tengah merampungkan proses uji tuntas atau due diligence. Proses itu melibatkan koordinasi lintas institusi, termasuk dengan Danantara, BP BUMN, dan Kementerian Keuangan.
"Jadi untuk kepemilikan saham di PSBI itu WIKA bersama KAI, demikian juga PT Perkebunan Nusantara dan Jasa Marga, itu saat ini sudah melakukan due diligence dan sebagaimana proses yang ada saat ini, kami sesama pemegang saham senantiasa berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN, maupun ke Kementerian Keuangan. Saat ini sudah berproses untuk due diligence-nya," tutur Vera.
Harapan Pemulihan Kinerja Akhir 2026
Mulyadi berharap pengambilalihan saham PSBI oleh pemerintah dapat terealisasi pada 2026. Menurutnya, langkah itu akan meningkatkan kinerja keuangan WIKA secara langsung maupun tidak langsung.
"Sehingga apabila kereta cepat ini diambil alih oleh pemerintah ataupun nanti dari kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah, maka secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan WIKA. Dan mudah-mudahan pengambilalihan kereta cepat ini bisa terjadi juga di tahun 2026, sehingga nanti akhir 2026 kinerja keuangan WIKA akan semakin bagus lagi," jelasnya.
Bagi WIKA, keluarnya beban konsolidasi kereta cepat dari pembukuan menjadi kunci pemulihan ekuitas yang selama ini tertekan. Keputusan pemerintah atas pengambilalihan saham PSBI akan menentukan arah kinerja perseroan pada periode berikutnya.
