JAMBI — Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi yang juga Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S., menilai pertumbuhan ekonomi daerah perlu dibaca bersama-sama dengan persoalan pemerataan. Angka BPS Provinsi Jambi menunjukkan mesin ekonomi tetap bergerak, tetapi kecepatannya berubah mengikuti dinamika yang ada.
Sepanjang 2025, ekonomi Jambi tumbuh 4,93 persen dengan PDRB nominal mencapai Rp349,66 triliun. Pada Triwulan I-2026, pertumbuhan tercatat 4,33 persen secara year-on-year dengan PDRB atas dasar harga berlaku sekitar Rp88,80 triliun.
Kemiskinan Turun, Pengangguran Ikut Membaik
BPS Provinsi Jambi mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 6,67 persen. Angka itu turun dari 6,89 persen pada September 2025 dan 7,19 persen pada Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 253,73 ribu orang, atau sekitar 17,2 ribu orang lebih sedikit dibandingkan Maret 2025. Pasar kerja bergerak searah: Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 berada di 3,99 persen, turun 0,50 poin persentase dari periode yang sama tahun lalu.
Sekitar 1,80 juta penduduk tercatat bekerja, dan 46,21 persen di antaranya bekerja pada kegiatan formal. Haryadi menilai capaian itu layak diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa manfaat pertumbuhan sudah menyebar rata.
Jarak PDRB per Kapita Capai Hampir Tiga Kali
Berdasarkan angka sangat sementara BPS tahun 2025, PDRB per kapita Tanjung Jabung Barat mencapai sekitar Rp182,03 juta. Angka itu jauh di atas Tanjung Jabung Timur (Rp127,74 juta), Kota Sungai Penuh (Rp108,71 juta), dan Muaro Jambi (Rp102,14 juta).
Di sisi lain, Kerinci berada pada sekitar Rp61,23 juta, Tebo Rp69,02 juta, Kota Jambi Rp73,34 juta, dan Merangin Rp73,67 juta. Selisih daerah tertinggi dan terendah hampir tiga kali lipat.
Haryadi mengingatkan bahwa PDRB per kapita bukan ukuran pendapatan aktual setiap orang. Nilai itu merupakan hasil bagi nilai tambah ekonomi wilayah dengan jumlah penduduk, sehingga tidak berarti warga Tanjung Jabung Barat berpendapatan tiga kali lipat warga Kerinci.
Meski begitu, jarak tersebut memperlihatkan betapa berbedanya kapasitas produksi ekonomi antardaerah dalam satu provinsi. Struktur ekonomi tiap wilayah tidak seragam, begitu pula sumber pertumbuhannya.
Pertumbuhan Triwulan I-2026 Belum Merata Antardaerah
Pada Triwulan I-2026, Kota Jambi tumbuh 5,44 persen secara tahunan, disusul Sarolangun 4,90 persen dan Muaro Jambi 4,87 persen. Pada periode yang sama, Tanjung Jabung Barat hanya tumbuh 3,42 persen dan Tanjung Jabung Timur 2,92 persen.
Data itu menegaskan pembangunan Jambi bukan satu cerita tunggal. Daerah dengan pertumbuhan tinggi belum tentu punya kapasitas ekonomi besar, dan sebaliknya, daerah dengan PDRB per kapita tinggi justru melaju lebih lambat pada awal 2026.
Haryadi menyebut pertumbuhan hanya menjelaskan seberapa besar kue ekonomi bertambah, sedangkan pemerataan menjelaskan siapa yang memperoleh bagiannya. Di antara keduanya terletak persoalan mendasar Ekonomi Pancasila: bagaimana kemajuan ekonomi diterjemahkan menjadi kemakmuran yang dirasakan seluas-luasnya.
Pertanyaan yang dia ajukan menyangkut hal konkret: ketika investasi, produksi, dan perdagangan berkembang, apakah petani, pekerja, UMKM, dan masyarakat berpendapatan rendah memperoleh kesempatan naik kelas yang semakin besar.
Pancasila dan Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Haryadi menilai Pancasila akan kehilangan sebagian maknanya bila hanya hadir dalam upacara, pidato, dan ingatan sejarah. Dalam pembangunan ekonomi, nilai itu semestinya hadir pada persoalan yang lebih nyata, termasuk saat kekayaan daerah meningkat dan kesejahteraan diuji apakah ikut menyebar.
Bagi Jambi, tantangan ke depan bukan sekadar menjaga laju pertumbuhan. Pekerjaan rumahnya adalah memastikan daerah dengan kapasitas ekonomi rendah dan pertumbuhan melambat tetap mendapat perhatian, agar kemajuan provinsi tidak berhenti di angka agregat.
