MUARO JAMBI — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muaro Jambi, Ali Mustika, memaparkan keempat ranperda inisiatif dewan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Wiranto. Rapat itu didampingi Sekretaris Dewan Edi Salam Mahir dan dihadiri Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Muaro Jambi.
Ali menilai keempat rancangan punya peran strategis karena bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Penyusunannya, kata dia, memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Empat Ranperda Inisiatif Dewan dan Sasaran Utamanya
Ranperda Kesehatan Masyarakat diarahkan memperkuat pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mudah diakses. Ranperda Perlindungan Anak dan Perempuan menyasar pencegahan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dengan melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.
Ranperda Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, terutama bagi anak usia sekolah dan generasi muda. Program itu diharapkan berjalan lebih terarah lewat dukungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat.
Adapun Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyasar persoalan yang masih dihadapi petani Muaro Jambi. Mulai dari keterbatasan sarana produksi, akses permodalan, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga pemasaran hasil pertanian.
Mengapa Regulasi Petani Dinilai Mendesak
Melalui ranperda itu, perlindungan usaha tani diharapkan semakin kuat dan kelembagaan pertanian berkembang. Ujungnya, kesejahteraan petani di kabupaten yang berbasis sektor pertanian ini bisa meningkat.
Ali menegaskan bahwa penyusunan ranperda harus mempertimbangkan tiga aspek sekaligus. "Penyusunan Ranperda harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Keempat ranperda inisiatif DPRD itu telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dukungan seluruh anggota dewan dan pemerintah daerah dibutuhkan agar pembahasan bisa berlanjut sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Enam Ranperda Usulan Pemkab Muaro Jambi
Rapat paripurna yang sama juga mengagendakan penyampaian enam Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pembahasan lanjutan diharapkan menyelaraskan substansi setiap rancangan dengan kebutuhan masyarakat.
DPRD dan pemerintah daerah menargetkan regulasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai landasan hukum. Kebijakan itu diharapkan memberi manfaat nyata bagi warga Kabupaten Muaro Jambi.
