JAMBI — Penurunan permohonan paspor di Provinsi Jambi dinilai bukan semata karena berkurangnya minat warga bepergian ke luar negeri. Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi melihat ada pergeseran siklus pengurusan dokumen perjalanan yang dipicu kebijakan masa berlaku paspor sepuluh tahun.
Kebijakan itu mulai diterapkan sejak 2021. Sebelumnya, paspor hanya berlaku lima tahun sehingga pemegangnya harus mengurus penggantian secara berkala.
Paspor Terbitan 2021 Baru Kedaluwarsa 2031
Petrus menjelaskan, paspor yang diterbitkan pada 2021 baru akan memasuki masa kedaluwarsa pada 2031. Artinya, pemilik paspor tersebut tidak perlu mengajukan permohonan baru dalam waktu dekat selama dokumen masih memenuhi ketentuan.
"Trennya memang terjadi penurunan. Salah satu faktornya karena siklus paspor sepuluh tahun sudah mulai berjalan. Paspor-paspor yang dikeluarkan pada 2021 itu masa berlakunya sampai 2031," jelas Petrus.
Perpanjangan siklus itu langsung mengubah pola kedatangan masyarakat ke kantor imigrasi. Permohonan penggantian yang biasanya muncul setiap lima tahun kini bergeser lebih panjang, sehingga volume layanan paspor ikut berkurang.
Ekonomi dan Gejolak Global Ikut Menahan Minat ke Luar Negeri
Faktor lain yang disebut Petrus adalah kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya menggeliat. Situasi ekonomi memengaruhi keputusan warga dalam mengalokasikan pengeluaran, termasuk untuk perjalanan ke luar negeri.
Warga cenderung mempertimbangkan ulang kebutuhan perjalanan dan kemampuan keuangan sebelum memutuskan berangkat. Prioritas belanja rumah tangga menjadi pertimbangan utama di tengah kondisi tersebut.
Gejolak geopolitik internasional turut masuk hitungan. Ketidakstabilan di sejumlah kawasan dunia membuat sebagian masyarakat menunda rencana perjalanan, terutama mereka yang hendak menuju negara-negara tertentu.
Layanan Paspor Tetap Berjalan
Meski permohonan menurun, Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi memastikan layanan penerbitan paspor tetap beroperasi seperti biasa. Penurunan tren ini lebih dipengaruhi perubahan siklus dokumen dan pertimbangan ekonomi warga, bukan gangguan layanan.
Bagi pemegang paspor yang masa berlakunya masih panjang, pengurusan baru baru diperlukan ketika dokumen mendekati kedaluwarsa atau tidak lagi memenuhi ketentuan keimigrasian.