JAMBI — Massa yang tergabung dalam aksi bertajuk “Selamatkan Indonesia dari Kurcaci Oligarki Jilid II” memadati halaman DPRD Provinsi Jambi pada Kamis (18/6/2026). Mereka bukan sekadar berorasi. Tujuh poin tuntutan resmi disodorkan dan diterima langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Afuan Yuza Putra, untuk kemudian diteruskan ke Ketua DPRD Hafiz Fattah dan Gubernur Al Haris.
GMNI menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai menggerus kepercayaan publik. Tuntutan pertama dan paling krusial adalah mendorong penggunaan hak interpelasi DPRD untuk mengusut dugaan korupsi DAK sektor pendidikan. Selain itu, mahasiswa mendesak penguatan keterbukaan informasi publik, evaluasi birokrasi pemerintah daerah, serta pencegahan konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami datang ke DPRD bukan untuk mencari panggung politik dan bukan pula menciptakan kegaduhan. Kami membawa kegelisahan masyarakat yang mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan DPRD dijalankan,” tegas Ketua DPC GMNI Jambi, Ludwig Syarif Sitohang, di hadapan massa.
Ludwig memberikan batas waktu yang jelas. Ia meminta DPRD menunjukkan langkah awal dalam waktu satu minggu, dan paling lambat dua minggu untuk tindak lanjut yang konkret. Menurutnya, yang sedang diuji saat ini adalah komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang diberikan rakyat.
“Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya menjadi dokumen yang tersimpan di meja birokrasi tanpa penyelesaian yang jelas,” ujar Ludwig.
GMNI menilai berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Jambi, mulai dari lemahnya transparansi anggaran hingga dugaan konflik kepentingan, merupakan sinyal perlunya pengawasan lebih serius. Mereka menolak anggapan bahwa kasus-kasus tersebut berdiri sendiri-sendiri.
Organisasi mahasiswa beraliran Marhaenisme ini memastikan tidak akan berhenti pada aksi demonstrasi semata. Ludwig menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi berkelanjutan dan membangun komunikasi dengan masyarakat sipil.
“Selama belum ada langkah konkret terhadap tuntutan yang kami sampaikan, GMNI Jambi akan tetap hadir sebagai kekuatan kontrol sosial. Aksi hari ini bukan akhir, melainkan awal dari proses pengawasan yang lebih panjang,” pungkasnya.
GMNI berkomitmen memastikan pemerintahan di Provinsi Jambi berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka menunggu respons resmi dari DPRD dan Gubernur dalam pekan-pekan mendatang.