JAMBI — Forum Group Discussion (FGD) yang digelar BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Provinsi Jambi, BPD GAPENSI, dan GAPEKNAS berlangsung di Hotel Aston Kota Jambi, Kamis (25/6/2026). Acara ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat sinergi lintas institusi dalam mendorong sektor riil sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
Ketua BPD GAPENSI Jambi, Ritas Mariyanto, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan. Penyebabnya adalah kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat serta skema penundaan penyaluran transfer ke daerah.
“Kondisi tersebut berdampak pada melambatnya pembangunan infrastruktur dan perputaran ekonomi di daerah,” ujarnya.
Perlambatan pembangunan telah memberikan efek domino terhadap berbagai sektor usaha. Pelaku jasa konstruksi, UMKM, hingga toko bangunan mengalami penurunan omzet yang signifikan. Daya beli masyarakat pun ikut melemah.
“Kami berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran dan skema tunda salur transfer ke daerah agar pergerakan sektor riil dapat kembali optimal,” kata Ritas.
Dr. (C) Asari Syafii, M.H., menyoroti ironi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi di Jambi. Berdasarkan data Kepala Bakeuda Provinsi Jambi, pada tahun 2025 telah direalisasikan 178 paket pekerjaan jasa konstruksi. Sementara pada tahun 2026 direncanakan sebanyak 371 paket.
“Ironisnya, tidak satu pun paket tersebut melibatkan maupun dikoordinasikan dengan asosiasi jasa konstruksi seperti GAPENSI Jambi dan GAPEKNAS Jambi,” kata Asari.
Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2022 secara tegas mengamanatkan adanya pelibatan dan koordinasi lintas institusi. Asari berharap Gubernur Jambi dapat mengembalikan pelaksanaan proyek pada koridor regulasi yang berlaku.
Kepala Bakeuda Provinsi Jambi, Agus Springadi, menegaskan bahwa APBD harus terus berputar di daerah. Pasalnya, APBD bersumber dari pajak masyarakat Jambi.
“Realisasi APBD harus mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah sehingga dapat menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi,” ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Jambi, Nasroel, menyatakan kesiapan Pemprov Jambi untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memastikan pembangunan berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi warga Jambi.