JAMBI — Data pemantauan satelit Aqua/Terra dan Suomi NPP mencatat 1.463 titik panas di Provinsi Jambi sepanjang Januari-Juni 2026. Luas lahan terbakar hingga semester pertama tahun ini mencapai sekitar 137,72 hektare.
Ketua Sekber PSDH Provinsi Jambi, Feri Irawan, menegaskan karhutla bukan persoalan satu institusi. Dibutuhkan sinergi pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan aparat untuk mencegah api sebelum membesar.
"Karhutla bukan persoalan satu institusi. Kunci kita adalah pencegahan, deteksi dini, dan pemadaman sedini mungkin ketika api masih kecil," ujarnya Senin (10/8).
Wilayah Gambut Jadi Sorotan Utama
Feri menyebut tiga kabupaten dengan hotspot tertinggi perlu perhatian khusus karena memiliki kawasan gambut yang rentan kekeringan. Tanjungjabung Barat mencatat 451 titik panas, disusul Muaro Jambi 339 titik, dan Tanjungjabung Timur 99 titik.
Sarolangun berada di posisi berikutnya dengan 199 titik, Merangin 138 titik, lalu Tebo 84 titik. Batanghari mencatat 71 titik, Bungo 53 titik, Kerinci 21 titik, Kota Jambi 7 titik, dan Sungai Penuh hanya 1 titik.
Menurut Feri, jumlah hotspot bukan tolok ukur utama. Yang lebih krusial adalah kecepatan verifikasi di lapangan melalui ground check, patroli, dan penelusuran sumber api.
"Jangan hanya melihat jumlah hotspot. Yang lebih penting adalah seberapa cepat hotspot tersebut diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti," katanya.
Posko Karhutla Harus Jadi Pusat Respons Cepat
Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan 81 posko di wilayah rawan karhutla. Sekber PSDH mendorong posko tersebut berfungsi lebih dari sekadar tempat berkumpul personel, tetapi juga menjadi pusat informasi dan respons cepat bagi warga.
Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Jambi, Taufik Qurochman, memastikan perusahaan anggota terus memperkuat kesiapsiagaan. Penambahan personel, peralatan, patroli, dan sistem deteksi dini menjadi prioritas.
Belajar dari Luas Kebakaran 2023-2024
Sekber PSDH mengingatkan seluruh pihak untuk mengevaluasi pengalaman sebelumnya. Luas kebakaran di Jambi tercatat sekitar 1.055 hektare pada 2023, kemudian melonjak menjadi sekitar 6.797 hektare pada 2024.
Puncak kemarau 2026 yang diprediksi berlangsung Agustus-September menuntut kesiapan lebih awal. Sekber PSDH menyerukan pemerintah memperkuat koordinasi dan respons terhadap hotspot, dunia usaha memastikan sarana pengendalian karhutla berfungsi optimal, serta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Warga diminta segera melaporkan jika menemukan asap atau titik api di sekitar permukiman.
"Jangan menunggu api membesar. Jangan menunggu asap menyelimuti permukiman. Jangan menunggu bencana menjadi besar baru kita bergerak," ujar Feri.
