JAMBI — Pemerintah Kota Jambi bersama Pertamina EP Field Jambi dan PHE Jambi Merang mempererat koordinasi terkait pemanfaatan aset negara yang digunakan dalam operasional hulu migas. Langkah ini diambil untuk merespons meningkatnya kebutuhan lahan bagi kepentingan publik dan pengembangan ekonomi di wilayah sekitar operasi perusahaan.
Forum bertajuk SELARAS MIGAS yang digelar di Hotel BW Luxury Jambi, Rabu (6/5), menjadi titik temu lintas instansi. Pertemuan tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Jambi, Kejaksaan Tinggi, hingga jajaran TNI dari Korem 042/Garuda Putih untuk memastikan setiap penggunaan aset tetap berada dalam koridor hukum.
Sebagai industri strategis nasional, sektor hulu migas menggunakan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas. Dinamika di lapangan menunjukkan adanya permintaan tinggi dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan tersebut guna fasilitas umum.
Namun, setiap jengkel aset negara memiliki aturan penggunaan yang ketat. Pjs GM Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Tedjo Soemantri, menjelaskan bahwa pengelolaan BMN wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Di tengah meningkatnya kebutuhan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik, tantangan kita adalah memastikan setiap penggunaan tetap berada dalam koridor hukum serta tidak mengganggu keberlangsungan operasi hulu migas,” kata Tedjo.
Selain aspek legalitas, faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dalam pemanfaatan lahan. Mengingat banyak fasilitas migas yang lokasinya bersinggungan langsung dengan permukiman warga, pengawasan ketat mutlak diperlukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja maupun dampak lingkungan.
Tedjo menekankan bahwa aspek keselamatan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan hingga desa menjadi kunci agar operasional energi nasional tetap berjalan beriringan dengan aktivitas sosial masyarakat.
Melalui forum ini, Pertamina berharap muncul kesamaan persepsi di antara unsur Forkopimca. Koordinasi yang solid diharapkan mampu menciptakan ruang komunikasi strategis sehingga aset negara dapat memberikan nilai tambah tanpa mengancam ketahanan energi nasional.
Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut positif inisiatif sinkronisasi ini. Menurutnya, pembahasan mengenai BMN yang dikelola Pertamina harus bermuara pada dampak positif bagi daerah, terutama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang membutuhkan akses lahan.
“Momentum ini sangat baik karena seluruh stakeholder hadir. Ini menjadi kesempatan untuk menyatukan persepsi dan mempercepat langkah bersama,” ujar Maulana.
Ia juga mengapresiasi kontribusi sektor migas yang selama ini telah dirasakan warga Jambi, mulai dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hingga gasifikasi rumah tangga. Maulana berharap sinergi ini terus berlanjut agar aset-aset negara di Jambi dapat dioptimalkan secara tertib dan aman untuk kesejahteraan masyarakat luas.