JAMBI — Pemerintah mulai mengerem ekspor komoditas mentah secara bertahap. Hari ini, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi menjalankan peran sebagai pengelola ekspor satu pintu untuk batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan ini tidak akan langsung mengubah ritme bisnis para eksportir. "Implementasi akan berlaku mulai 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan," ujarnya, Senin (1/6).
Meski mekanisme ekspor belum berubah, pemerintah mulai mewajibkan setiap perusahaan pelapor. Seluruh aktivitas ekspor tiga komoditas itu harus dicatatkan kepada PT DSI.
"Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor," tegas Airlangga.
Kewajiban pelaporan ini dinilai sebagai fondasi penting. Pemerintah ingin memperkuat transparansi tata kelola ekspor sumber daya alam yang selama ini kerap bocor atau tidak tercatat rapi.
Periode transisi ini juga dimanfaatkan untuk memetakan tantangan di lapangan. Pemerintah ingin mengidentifikasi celah teknis sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Dengan sistem satu pintu, pemerintah berharap aliran devisa dari tiga komoditas utama itu bisa terpantau lebih akurat. Batu bara, sawit, dan ferro alloy merupakan penyumbang ekspor terbesar Indonesia selama ini.
Belum ada perubahan signifikan pada alur dokumen atau pungutan ekspor di tahap awal. Namun, perusahaan yang lalai melapor bisa menghadapi sanksi administratif di kemudian hari.
Langkah ini menandai babak baru pengawasan BUMN atas komoditas strategis nasional. Jika sukses, skema serupa kemungkinan diperluas ke komoditas lain seperti nikel dan tembaga.