MUI Tetapkan Vape Haram, Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 Ikut Larang Produksi dan Penjualan

JAKARTA — Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menandatangani Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penandatanganan berlangsung di Jakarta pada 6 November 2026. Fatwa itu menjadi dasar penetapan haram atas vape, termasuk bagi produsen dan penjual.

Tiga Pertimbangan Utama MUI Mengharamkan Vape

Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut berdiri di atas sejumlah pertimbangan. Pertama, potensi bahaya terhadap kesehatan pengguna. Kedua, dampak terhadap lingkungan. Ketiga, kemungkinan penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam seperti dikutip dari MUI Digital, Senin 9 November 2026.

Apa Saja yang Diatur dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026

Ketetapan MUI tidak berhenti pada perilaku konsumen. Ada tiga poin yang dirinci dalam fatwa tersebut.

• Penggunaan vape dinyatakan haram dengan pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaannya untuk konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
• Penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
• Aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape ditetapkan sebagai perbuatan haram.

“Menyalahgunakan rokok elektrik/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik/vape hukumnya haram,” kata Niam.

Definisi Vape Menurut MUI dan Sorotan pada Kandungan Nikotin

Dalam fatwa itu, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat tertentu, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses pemanasan menghasilkan uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya.

MUI menyoroti kandungan nikotin dalam rokok elektrik. Zat tersebut bersifat adiktif dan dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.

Perhatian MUI juga tertuju pada kemungkinan penyalahgunaan perangkat vape. Rokok elektrik dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengonsumsi zat terlarang, sehingga aspek pencegahan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum.

Dampak bagi Pelaku Usaha Rokok Elektrik

Ketentuan mengenai produksi dan perdagangan membuat fatwa ini menyentuh langsung pelaku usaha yang bergerak di bisnis rokok elektrik. Mereka menjadi bagian dari ruang lingkup ketetapan yang disampaikan MUI, bukan hanya pengguna akhir.

Fatwa MUI bersifat mengikat secara keagamaan bagi umat Islam, sementara penerapan sanksi formal bergantung pada regulasi pemerintah dan daerah. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai tindak lanjut dari otoritas terkait.