JAMBI — Permintaan itu disampaikan Ivan menyusul laporan Satgas yang menunjukkan tiga wilayah masih menjalani proses pendinginan. Ketiganya adalah Tahura Desa Seponjen dan Tahura Desa Tanjung di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, serta kawasan Taman Nasional Berbak di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur.
Perubahan status dari pemadaman ke pendinginan dinilai positif. Namun Ivan mengingatkan lokasi tersebut belum otomatis aman.
Menurut Ivan, lahan gambut menyimpan risiko yang tidak terlihat dari permukaan. Karena itu ia meminta setiap lokasi diperiksa ulang secara berkala.
"Setiap lokasi perlu diperiksa kembali setelah 24, 48, dan 72 jam. Ukur suhu tanah, pastikan tidak ada asap atau bara, dan catat secara jelas kapan lokasi dinyatakan aman," kata Ivan di Jambi, Jumat (13/11/2026).
Kendala lain yang masih mengemuka adalah keterbatasan sumber air akibat turunnya muka air tanah. Kondisi itu, menurut Ivan, harus jadi dasar audit pengelolaan tata air, termasuk kondisi embung, sumur bor, pompa, kanal, dan sekat kanal di wilayah rawan.
Data hingga 12 November 2026 menempatkan Batanghari sebagai wilayah dengan luasan terbakar terbesar, yakni 1.486,98 hektare. Disusul Sarolangun 958,25 hektare dan Tanjung Jabung Timur 874,62 hektare.
Ketiga wilayah itu menyumbang sekitar 62,3 persen dari total luas kebakaran yang dilaporkan. Sementara akumulasi titik panas selama 1 Januari hingga 11 November 2026 mencapai 19.348 titik.
Pada 11 November saja terdeteksi 14 titik panas, tersebar di Merangin tujuh titik, Muaro Jambi empat titik, serta masing-masing satu titik di Batanghari, Bungo, dan Tebo. Jumlah kumulatif bertambah 22 titik dibanding rincian data 8 November, tetapi estimasi luas kebakaran tidak berubah.
Ivan menyoroti perbedaan kecepatan pembaruan antara data hotspot dan luas kebakaran. Pemerintah, katanya, perlu menyampaikan tanggal terakhir pengukuran luas.
"Pemerintah harus menyampaikan tanggal terakhir pengukuran luas kebakaran. Bisa saja hotspot baru berada dalam poligon lama, bukan kebakaran vegetasi, atau luas tambahannya belum diverifikasi. Semua itu harus dijelaskan menggunakan koordinat dan hasil pemeriksaan lapangan," ujarnya.
Ia menegaskan hotspot hanya indikasi anomali panas dan belum otomatis membuktikan adanya kebakaran atau kesalahan pihak tertentu. Khusus Muaro Jambi, laporan mencantumkan catatan aktivitas sumur minyak Pertamina. Ivan meminta titik panas akibat kegiatan industri dipisahkan dari hotspot yang terverifikasi sebagai kebakaran vegetasi.
"Perbaikan udara belum berarti seluruh risiko telah berakhir. Kita harus memastikan api dan bara benar-benar padam, data luas diperbarui, masyarakat terlindungi, serta proses hukum tetap berjalan," kata Ivan.
Ivan mendorong Pansus DPRD menghubungkan evaluasi lapangan dengan penggunaan bantuan Presiden untuk penanganan karhutla senilai Rp30 miliar. Pengawasan harus memastikan belanja logistik, peralatan, sumber air, pelayanan kesehatan, dan sarana operasi benar-benar tersedia serta digunakan di lokasi yang membutuhkan.
"Setiap rupiah harus dapat ditelusuri sampai keluaran dan hasilnya. Di mana alat ditempatkan, siapa yang menggunakan, berapa jam beroperasi, dan apa dampaknya terhadap kecepatan penanganan," ujarnya.
DPRD, lanjut Ivan, akan terus mendorong pembentukan sistem data terpadu lintas sektor. Prinsipnya satu kejadian, satu koordinat, satu data, satu penanggung jawab, dan dapat diaudit.
"Dengan sistem seperti itu, pemerintah dan DPRD dapat menilai penanganan karhutla secara objektif, dari deteksi hotspot sampai pemulihan lingkungan dan proses hukumnya," pungkasnya.