JAMBI — Angka luas lahan terbakar yang dirilis Satgas Karhutla Provinsi Jambi menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Dalam matriks situasi Karhutla yang dirilis Posko Pansus Karhutla DPRD Provinsi Jambi, penambahan luasan tercatat di Kabupaten Tebo, dari 403,76 hektare menjadi 522,27 hektare.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menilai perubahan angka itu harus ditelusuri menyeluruh. Menurutnya, setiap penambahan luasan kebakaran mesti disertai penjelasan soal titik koordinat, waktu kejadian, metode pemetaan, hingga hasil verifikasi lapangan.
"Setiap perubahan angka harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita perlu memastikan apakah ini merupakan kejadian kebakaran baru, pembaruan hasil pemetaan, atau koreksi data sebelumnya. Jangan sampai perbedaan angka justru menimbulkan persoalan dalam menentukan kebijakan dan langkah penanganan," tegas Ivan, Selasa (3/11/2026).
Batanghari Catat Luas Terbakar Tertinggi, Tebo Jadi Sorotan
Dari rincian data Satgas, Kabupaten Batanghari masih menempati posisi tertinggi dengan 1.470,70 hektare. Posisi berikutnya diisi Sarolangun 958,25 hektare, Tanjung Jabung Timur 872,12 hektare, Muaro Jambi 652,70 hektare, dan Tebo 522,27 hektare.
Ivan meminta pemerintah daerah dan Satgas Karhutla mencocokkan data antarlembaga. Tujuannya agar angka yang disampaikan ke publik punya dasar jelas dan bisa diuji.
61 Titik Hotspot di Muaro Jambi Butuh Pengecekan Lapangan
Selain luas lahan, perhatian Ivan tertuju pada kemunculan titik panas. Data Satgas mencatat 91 hotspot pada 1 November 2026, dengan akumulasi sejak awal tahun hingga tanggal tersebut mencapai 18.568 titik.
Dari jumlah hotspot harian itu, Kabupaten Muaro Jambi menyumbang 61 titik, disusul Sarolangun 10 titik dan Tanjung Jabung Timur 6 titik. Bagi Ivan, puluhan titik di Muaro Jambi harus segera ditindaklanjuti lewat pemeriksaan lapangan karena data satelit baru sebatas indikator awal.
"Jangan hanya berhenti pada angka hotspot. Harus ada pengecekan langsung, siapa yang turun, di mana lokasinya, apakah ditemukan api, bagaimana kondisi lahannya, dan apa tindak lanjutnya. Data peringatan dini harus diikuti respons cepat di lapangan," ujarnya.
Setiap hasil verifikasi, lanjut Ivan, perlu didokumentasikan rapi agar bisa menjadi bahan evaluasi Satgas maupun pengawasan DPRD.
Kualitas Udara Kota Jambi Sedang, 7.218 Kasus ISPA Dicatat
Dampak Karhutla juga merembet ke kesehatan warga. Pemantauan ISPU/AQMS pada 2 November 2026 pukul 08.00 WIB mencatat kualitas udara Kota Jambi di angka 84 kategori sedang untuk parameter PM2,5. Tanjung Jabung Timur berada di angka 68 kategori sedang, sedangkan Tebo 93 kategori sedang.
Muaro Jambi tercatat di angka 5 dengan kategori baik, tetapi angka itu untuk parameter O?. Laporan menyebut pengukuran AQMS di Muaro Jambi belum mencapai 100 persen karena pasokan listrik di shelter pemantauan baru kembali menyala, sehingga belum bisa disimpulkan sebagai gambaran keseluruhan kualitas udara, khususnya PM2,5.
Ivan meminta instansi terkait menyampaikan kondisi pemantauan secara transparan dan memastikan seluruh peralatan pengukur kualitas udara berfungsi optimal.
"Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang tidak utuh. Kalau pengukuran belum lengkap, sampaikan apa adanya. Kita harus membedakan hasil pengukuran setiap parameter dan memastikan data PM2,5 tersedia karena partikulat halus ini menjadi salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan saat Karhutla," katanya.
Data kesehatan mencatat 7.218 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada minggu ke-42. Ivan meminta Dinas Kesehatan mencocokkan data berdasarkan periode, lokasi, dan kelompok masyarakat terdampak.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan diminta menjadi perhatian utama. Antisipasi yang disorot mencakup penyediaan masker, pelayanan kesehatan, pemantauan kelompok rentan, hingga kesiapan fasilitas kesehatan bila kualitas udara memburuk.
Operasi Darat dan Waterbombing Jadi Ukuran Efektivitas Penanganan
Dari sisi operasi, laporan Satgas mencatat penanganan darat dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi. Ivan menekankan penanganan harus terukur dan hasilnya bisa dievaluasi, bukan sekadar laporan aktivitas.
Pencocokan data antarlembaga dinilai menjadi kunci agar kebijakan penanganan Karhutla di Provinsi Jambi tidak salah arah. DPRD Provinsi Jambi akan memakai hasil verifikasi lapangan sebagai bahan pengawasan terhadap Satgas dan instansi terkait.
