JAMBI — Kanwil DJPb Jambi tidak hanya sekadar mengawasi penggunaan anggaran, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Tim akan segera melakukan survei ke sejumlah daerah untuk melihat perkembangan pelaksanaan tiga program prioritas nasional sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di tingkat warga.
Sejauh Mana Realisasi Makan Bergizi Gratis di Jambi?
Dari data Kanwil DJPb Jambi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi saat ini didukung oleh 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, 195 SPPG telah beroperasi melayani masyarakat, sementara 39 lainnya dinyatakan siap beroperasi.
Artinya, realisasi program MBG di Jambi baru mencapai sekitar 55 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini menjadi salah satu fokus utama dalam monitoring DJPb ke depan, terutama untuk memastikan percepatan operasional SPPG yang masih dalam tahap persiapan.
Dua Lokasi Sekolah Rakyat Sudah Berjalan
Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat juga sudah mulai berjalan di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Kanwil DJPb, program ini telah beroperasi di dua lokasi berbeda.
Jenjang SMA berjalan di Kota Jambi, sementara program yang terintegrasi untuk jenjang SMP dan SMA sudah dimulai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. DJPb akan mengawal pelaksanaan program ini agar sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.
Koperasi Desa Merah Putih Mulai Dikawal
Selain dua program di atas, Kanwil DJPb Jambi juga akan mengawasi implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai berjalan di berbagai daerah di Jambi. Program ini diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
"Kami diminta lebih fokus dan lebih detail kali ini melihat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar Tunas Agung Jiwa Brata di Jambi, Jumat.
Hasil Monitoring Jadi Bahan Evaluasi Pusat
Seluruh temuan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Kanwil DJPb Jambi tidak akan berhenti di tingkat provinsi. Data dan laporan dari lapangan akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi perkembangan program.
Apabila masih ditemukan kendala di lapangan, hasil monev ini akan digunakan untuk menyusun langkah penyempurnaan. Hal ini penting agar tiga program prioritas nasional tersebut dapat berjalan optimal, memperkuat perekonomian daerah, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.
