JAMBI — Target pembangunan jalan tol Simpang Ness–Merlung pada 2027 mendorong Pemprov Jambi mempercepat proses pengadaan tanah. Dalam rapat yang dihadiri Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank, AIIB, serta pemkab terdampak, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan transparansi data lahan.
Target 9 Bulan untuk Pengadaan Tanah, 9 Desa Sudah Terdata
Plt. Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengungkapkan, dari total panjang 67,45 kilometer, proyek ini melintasi tiga kabupaten: Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Barat. Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah rampung, mencakup sembilan desa — enam di Muaro Jambi, dua di Batanghari, dan satu di Tanjung Jabung Barat.
“Proses pengadaan tanah ditargetkan selesai dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan rampung,” kata Robert.
Gubernur: Ganti Rugi Harus Adil, Bukan Sekadar Kompensasi
Dalam arahannya, Gubernur Al Haris mengingatkan bahwa pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting. “Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Ia juga menekankan prinsip keadilan dalam pengadaan tanah. “Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegas Al Haris.
Gubernur meminta pemkab segera memetakan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan. Ia juga menginstruksikan penguatan koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan perizinan dan administrasi tepat waktu.
Empat Paket Pekerjaan dan Jembatan Batanghari Jadi Struktur Utama
Ruas tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung. Pembangunannya dibagi dalam empat paket: 1A, 1B, 2A, dan 2B. Salah satu paket difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari sebagai struktur utama.
Aspek lingkungan dan sosial turut menjadi perhatian. Mitigasi mencakup pengendalian debu, kebisingan, keselamatan kerja, perlindungan habitat, serta penyediaan akses masyarakat melalui underpass atau overpass jika ada jalan warga yang terdampak. Pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian dan membuka mekanisme penanganan keluhan melalui konsultasi rutin dengan pemerintah desa dan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Jambi berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemkab, lembaga pendanaan internasional, dan seluruh pemangku kepentingan. Targetnya, proyek strategis nasional ini berjalan tepat waktu, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi warga Jambi.
