JAMBI — Angka luas kebakaran hutan dan lahan di Jambi berbeda jauh antara data pemerintah dan analisis organisasi lingkungan. Satgas Karhutla mencatat 3.600 hektare sampai 22 September 2026, sementara citra satelit KKI Warsi menunjukkan 33.180 hektare atau hampir sepuluh kali lipatnya.
Selisih itu muncul karena kedua pihak memakai metode penghitungan berbeda. KKI Warsi menganalisis citra satelit resolusi tinggi, sedangkan Satgas Karhutla merujuk laporan lapangan. Kawasan yang terbakar mencakup Taman Nasional Berbak Sembilang dan Bukit Tigapuluh.
14 Tersangka dan 75 Kasus di Tangan Polda Jambi
Gubernur Jambi Al Haris menyebut Polda Jambi menangani 75 kasus karhutla. Sebanyak 60 kasus masuk tahap penyelidikan dan 15 kasus sudah naik ke penyidikan.
Sampai 14 September 2026, polisi menetapkan 14 orang tersangka pembakaran lahan. Mereka berasal dari Tebo, Sarolangun, Merangin, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi.
Penetapan tersangka itu menyasar pembakar lahan skala kecil. Sementara organisasi lingkungan menilai penegakan hukum belum menyentuh aktor korporasi yang kebakarannya berulang.
Kebun Sawit Baru Tumbuh di Bekas Kebakaran 2019
Analisis citra satelit KKI Warsi menemukan sejumlah kebun sawit baru di areal bekas kebakaran 2019. Warsi membandingkan citra 2019 dengan data 2022, 2023, dan 2025.
Kebun-kebun itu berada di hutan lindung, wilayah restorasi, konsesi perusahaan, dan areal penggunaan lain. Temuan ini memunculkan dugaan pembukaan lahan sengaja di kawasan yang seharusnya dilindungi.
Api Bergerak dari Konsesi Reki ke Permukiman Warga
Di Muaro Jambi, api membakar wilayah Sungai Renjah, Dusun Pangkalan Ranjau, Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan. Jufri, pimpinan Suku Anak Dalam Pangkalan Ranjau, menyebut api pertama terlihat di wilayah Tengki 6 dan Tengki 9, konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki), sekitar awal Agustus.
"Mungkin orang buka lahan," katanya.
Dua pekan kemudian api mencapai Pangkalan Ranjau, sekitar 15 kilometer dari titik awal. Api menjalar ke Sungai Jerat, Sungai Simpur, hingga Duriah Sembilan.
"Sekarang ini api sudah sampai Seko Suban, sekitar 40 kilometer dari awal api muncul. Api itu sekarang ada yang mengarah ke Sumatera Selatan, ada yang ke Jambi," ujar Jufri.
Beranda Perempuan, organisasi yang aktif memberdayakan komunitas akar rumput, memperkirakan 300 keluarga terdampak kabut asap. "Sekitar 150 anak sakit tenggorokan dan batuk," kata Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan.
Konsesi PTPN dan Reki Ikut Terbakar
Di Dusun Trans III, Desa Sepintun, Sarolangun, api membakar areal perkebunan karet PT Alam Lestari Nusantara (ALN). Data Walhi Jambi mencatat luas konsesi ALN yang terbakar lebih 2.255 hektare.
"Selama ini kalau ada kebakaran yang dituduh masyarakat, karena buka lahan. Lha ini nggak ada masyarakat buka lahan, kebakaran juga," kata Marhoni, Masyarakat Adat Batin Telisak.
"Api di semak-semak mati, tapi di tunggul-tunggul kayu besar itu masih hidup. Makanya api muncul terus."
PTPN IV yang dihubungi Mongabay mengaku ALN tak lagi menjadi bagiannya. "ALN bukan lagi anak perusahaan PTPN IV, tapi PTPN III," kata Jhoni Hadi Hambali, bagian Humas PTPN IV. Nomor Kantor PTPN III di Jakarta yang dihubungi pada 22 September 2026 tidak memberi respons.
Reki melalui siaran pers 16 September 2026 menyebut setidaknya 1.040 hektare konsesinya terbakar. Angka itu berdasarkan analisis citra Sentinel-2A tim monitoring Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera dan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan sepanjang Januari-September 2026.
Walhi Desak Penegakan Hukum Sentuh Korporasi
Walhi Jambi mencatat 11 korporasi dengan kebakaran berulang seluas 5.488 hektare. Oscar Anugrah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, mendesak penegakan hukum menyentuh korporasi, bukan hanya petani kecil.
Reki mengaitkan sebagian kebakaran dengan konflik lahan. "Di Jambi sebagian besar kejadian terpantau pada areal yang menghadapi konflik tenurial, termasuk persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Penyebab kebakaran di sejumlah lokasi masih dianalisis berdasarkan temuan lapangan," kata Desi Wahyudi Gumay, Direktur Reki.
Hutan Harapan, kawasan restorasi ekosistem Reki, memiliki sejarah panjang menghadapi konflik lahan. Sejumlah kelompok masyarakat, termasuk SAD Pangkalan Ranjau, mengklaim wilayah mereka masuk dalam konsesi Reki.
