JAMBI — WALHI menilai rencana perluasan lahan bioetanol 2 juta hektare dan penetapan 5,67 juta hektare kawasan hutan untuk perizinan berusaha menunjukkan pemerintah tidak punya sense of crisis. Organisasi lingkungan itu menyoroti 807 titik panas yang terdeteksi di area proyek strategis nasional Merauke sepanjang Januari-Agustus 2026.
Paragraf pembuka: Kritik itu disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyusul dua kebijakan yang terbit berdekatan. Kementerian Pertanian lebih dulu mengumumkan rencana perluasan kawasan tebu, jagung, dan ubi hingga 2 juta hektare sebagai bahan baku bioetanol. Sepekan berselang, Kementerian Kehutanan menetapkan sekitar 5,67 juta hektare kawasan hutan sebagai areal yang bisa diajukan untuk perizinan berusaha di sektor ketahanan pangan, energi, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan.
Belajar dari Kegagalan Food Estate
WALHI menilai pemerintah mengabaikan pengalaman panjang proyek pangan skala besar yang berulang kali gagal. Musdalifah, Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial WALHI, menunjuk proyek food estate di Kalimantan Tengah yang berjalan dari era Presiden Soeharto sampai Jokowi.
"Kita sudah melihat bagaimana pembangunan food estate atau kebun pangan skala besar di Kalimantan Tengah dari era Presiden Soeharto hingga Jokowi meninggalkan jejak kerusakan lingkungan pada ekosistem gambut akibat pembukaan lahan," kata Musdalifah.
Menurut WALHI, persoalan tidak berhenti pada status legal formal sebidang tanah. Skema perizinan usaha dinilai lebih menguntungkan korporasi ketimbang masyarakat. Konflik muncul ketika tanah yang dianggap tersedia secara administratif ternyata merupakan tanah ulayat, ruang hidup, sumber pangan, wilayah berburu, berkebun, menggembala, sekaligus ruang budaya masyarakat adat.
Papua Selatan dan Sumba Timur Jadi Peringatan
WALHI mendokumentasikan rencana pelepasan kawasan hutan seluas 486.939 hektare untuk mendukung kawasan pangan, energi, dan air di Merauke, Papua Selatan. Dari luasan itu, sekitar 265.208 hektare merupakan hutan alam. Perubahan kawasan untuk perkebunan tebu, cetak sawah, dan perkebunan sawit berpotensi melepaskan sekitar 140-299 juta ton CO2.
Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, konflik serupa terjadi antara masyarakat adat Umalulu dan Rindi dengan perkebunan tebu PT Muria Sumba Manis. Ifa, perwakilan WALHI, menegaskan hutan dan tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar aset produksi.
"Bagi masyarakat adat di Papua, NTT, Kalimantan serta wilayah lainnya, hutan dan tanah merupakan bagian dari sistem kehidupan yang menyediakan pangan, bahan kebutuhan sehari-hari, ruang berburu dan berkebun, sekaligus menyimpan sejarah serta identitas komunitas," ujar Ifa.
Karhutla di Tengah Proyek PSN Merauke
Analisis WALHI sepanjang Januari-Agustus 2026 menemukan setidaknya 807 titik panas tersebar di kawasan pengembangan proyek strategis nasional energi dan pangan di Merauke. Temuan itu muncul saat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di area tersebut.
Umi Ma'rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, menyebut luas lahan yang dibuka setara sekitar 85 kali luas DKI Jakarta. Ia mempertanyakan keberpihakan pemerintah ketika rakyat masih menanggung dampak karhutla dan satwa kehilangan habitat.
"Pemerintah sungguh tidak punya sense of crisis terhadap situasi yang sedang dihadapi rakyat," kata Umi Ma'rufah.
Bioetanol dan Risiko Solusi Palsu
Faisal Ratuela, Pengkampanye Transisi Energi Berkeadilan WALHI, menilai label energi terbarukan tidak otomatis membuat sebuah proyek berkelanjutan. Bahan bakar nabati yang diproduksi lewat pembukaan hutan, penguasaan tanah masyarakat, penghilangan sumber pangan, dan konflik agraria berisiko memindahkan beban ekologis dari sektor fosil ke perkebunan.
"Ini adalah solusi palsu yang tidak sesuai dengan tujuan utama transisi energi berkeadilan, dan justru memperparah kondisi krisis yang ada," tutup Faisal.
Penutup: Kritik WALHI menyoroti celah antara target energi hijau dan realitas tata kelola lahan di Indonesia. Selama konversi kawasan hutan masih menimbulkan konflik agraria dan emisi besar, transisi energi berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat adat dan petani yang paling terdampak.
