JAKARTA — Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Syafei Syafri, menyebut Jambi menjadi daerah pertama di wilayah kerja Sumbagsel yang menjalankan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 bersama BKU. Hasil pengelolaan sumur masyarakat kemudian diserahkan kepada Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku.
"Justru Jambilah yang pertama di Sumbagsel yang bisa menjalankan Permen 14 tersebut bersama BKU untuk kegiatan itu dan diserahkan kepada Pertamina," kata Syafei.
Sinergi Pemda, Dinas ESDM, Polda, dan Korem di Balik Pelaksanaan Permen 14
Keberhasilan pelaksanaan aturan itu tidak lepas dari sinergi sejumlah pihak. Syafei menyebut pemerintah daerah, Dinas ESDM, Polda Jambi, hingga Korem terlibat agar pelaksanaan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 berjalan sesuai aturan.
Kolaborasi lintas instansi itu dinilai penting karena pengelolaan sumur minyak masyarakat menyentuh banyak kepentingan. Mulai dari perizinan, pengawasan operasional, hingga penyaluran hasil ke pihak kontraktor.
Batanghari dan Muaro Jambi Jadi Lokasi Potensi Sumur Minyak Masyarakat
Sejumlah daerah di Jambi memiliki potensi sumur minyak masyarakat, di antaranya Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi. Kabupaten Sarolangun juga sedang dalam proses, termasuk pengurusan BUMD dan koperasi yang akan terlibat dalam pengelolaannya.
Syafei berharap pada 2026 minyak dari sumur masyarakat sudah dapat disalurkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melalui BKU. Penyaluran itu mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM tersebut.
Dukungan Pemprov Jambi untuk Mempermudah Perizinan Hulu Migas
SKK Migas Sumbagsel memberi apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mempermudah berbagai proses perizinan. Menurut Syafei, kemudahan itu dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional hulu migas.
"Kami SKK Migas Sumbagsel bersama KKKS Jambi selalu berharap rekan-rekan media bisa menyampaikan kegiatan operasi hulu migas kepada masyarakat dan stakeholder lainnya agar berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.
Dampak ke Dana Bagi Hasil, Lapangan Kerja, dan Ekonomi Warga
Pengembangan sektor hulu migas di Jambi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi minyak dan gas. Syafei menegaskan kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH), membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat efek berganda atau multiplier effect.
Kontribusi gas dari Jambi, termasuk pasokan PetroChina, Pertamina, dan Medco, turut mendukung peningkatan produksi minyak nasional. Salah satu wilayah yang merasakan dampaknya adalah PHR Rokan, Riau.
Peran Jambi dalam ketahanan energi nasional dengan begitu tidak hanya dirasakan di daerah, tetapi juga berkontribusi bagi wilayah lain. Wilayah kerja SKK Migas Perwakilan Sumbagsel sendiri mencakup lima provinsi: Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
Kegiatan Media Gathering FJM Jambi berlangsung pada 9–11 November 2026 di Ancol, Jakarta, dengan tema "Satu Langkah, Satu Energi: Sinergi Hulu Migas dan Media Demi Masa Depan Jambi". Sebanyak 62 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota FJM Jambi mengikuti kegiatan tersebut.
