JAMBI — Kejaksaan Agung menyatakan Arif Kurniawan (AK), yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara, berada di luar negeri. Penyidik menemukan jejak perlintasan AK ke luar Indonesia setelah memeriksa 38 saksi dalam kasus yang berlangsung sejak 2013 hingga 2025.
Paragraf pembuka: Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkap bahwa keberadaan AK tidak diketahui di Indonesia. Tim penyidik bekerja sama dengan instansi lain untuk melacak pergerakan yang bersangkutan. Hasil pengkajian menunjukkan AK telah melintasi batas negara.
Jejak Perlintasan dan Status Buron
"Posisi AK pada saat ini, sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain, dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri," kata Saiful, dikutip Minggu (8/11/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa AK belum berhasil dihadirkan dalam proses penyidikan. Kejagung menyebut statusnya sebagai pengendali bukan berasal dari pengakuan langsung, melainkan dari keterangan saksi yang diperiksa.
Peran AK Terungkap dari 38 Saksi
Saiful menjelaskan bahwa peran AK sebagai penerima manfaat terungkap berdasarkan keterangan puluhan saksi. "Yang bersangkutan pada saat proses penyidikan ini belum ditemukan di Indonesia. Sehingga pada saat ini fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi. Bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK," ujarnya.
Dari 38 saksi tersebut, penyidik menyimpulkan adanya keterkaitan antara AK dan aktivitas penambangan yang diduga melanggar hukum. Keterangan saksi menjadi dasar utama penetapan AK sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat.
Enam Perusahaan Tambang Nikel Diperiksa
Dugaan tindak pidana berlangsung pada periode 2013-2025. Dalam rentang waktu itu, ada lima perusahaan tambang nikel yang disebut dalam penyidikan, yaitu PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Kejagung menduga seluruh perusahaan tersebut dikendalikan oleh AK selaku penerima manfaat. Penyidik masih menelusuri aliran keuntungan dari aktivitas tambang yang beroperasi di Sulawesi Tenggara itu.
Dampak ke Sektor Nikel dan Pengawasan Tambang
Kasus ini menyoroti celah pengawasan tambang nikel di daerah yang menjadi salah satu pusat produksi nasional. Sulawesi Tenggara selama ini menjadi lokasi banyak operasi tambang nikel skala kecil hingga besar.
Penelusuran pengendali yang berada di luar negeri menambah tantangan penegakan hukum, terutama dalam menghadirkan tersangka. Kejagung belum merinci langkah lanjutan untuk memulangkan AK, termasuk kemungkinan kerja sama internasional.
Penutup: Penyidikan yang membentang lebih dari satu dekade ini menunjukkan betapa rumitnya membongkar jaringan tambang ilegal yang melibatkan banyak perusahaan. Keberadaan AK di luar negeri membuat proses hukum bergantung pada koordinasi lintas instansi.
