Pencarian

Healthy Cities Summit Jambi 2026 Jadi Ujian Pelayanan Publik, Ombudsman Soroti Potensi Maladministrasi

Minggu, 22 November 2026 • 19:31:01 WIB
Healthy Cities Summit Jambi 2026 Jadi Ujian Pelayanan Publik, Ombudsman Soroti Potensi Maladministrasi
Ombudsman RI menyoroti potensi maladministrasi dalam pelayanan publik jelang Healthy Cities Summit 2026 di Kota Jambi.

JAMBI — Maladministrasi di institusi publik bukan persoalan abstrak. Praktik ini muncul dalam bentuk pelayanan lambat, prosedur berbelit, syarat yang berubah-ubah, hingga permintaan biaya tambahan. Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikannya sebagai perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, kelalaian, atau pengabaian kewajiban dalam pelayanan publik.

Dalam kehidupan sehari-hari, warga menghadapi antrean panjang tanpa kepastian, petugas tidak responsif, penundaan pengurusan izin dan dokumen kependudukan, serta permohonan yang tak ditindaklanjuti. Kondisi semacam ini kerap dianggap lumrah karena berulang. Padahal, kebiasaan itu memperburuk budaya pelayanan dan membuka celah pungutan liar serta suap.

Kerugian Ekonomi Warga Capai Rp166,49 Miliar pada 2024

Data Ombudsman RI menunjukkan dampak nyata maladministrasi terhadap masyarakat. Pada 2024, potensi kerugian ekonomi warga yang berhasil diselamatkan melalui penyelesaian maladministrasi mencapai Rp166,49 miliar. Secara kumulatif sejak 2021, nilainya menembus Rp496,69 miliar.

Angka itu belum menghitung seluruh beban yang ditanggung warga. Kerugian bisa berupa biaya transportasi berulang, hilangnya pendapatan karena harus meninggalkan pekerjaan, hingga tertundanya pencairan bantuan sosial. Dampak nonmaterielnya: kekecewaan, kebingungan, dan merosotnya kepercayaan terhadap institusi negara.

Mengapa Maladministrasi Terus Berulang

Sejumlah faktor jadi pemicu. Manajemen pelayanan lemah, sumber daya manusia terbatas, dan budaya birokrasi belum berorientasi pada pelayanan. Transparansi rendah dan pengawasan tidak tegas memperparah keadaan.

Banyak institusi belum punya standar pelayanan jelas, sehingga keputusan bergantung pada kehendak petugas atau pejabat tertentu. Keterbatasan personel di tengah tingginya volume layanan memperpanjang waktu tunggu dan meningkatkan risiko kelalaian. Aparat yang masih memposisikan diri sebagai penguasa pemberi layanan, bukan pelayan publik, berpotensi berbuat diskriminatif terhadap warga.

Healthy Cities Summit 2026 sebagai Ujian Nyata Kota Jambi

Isu ini relevan dalam konteks penyelenggaraan Healthy Cities Summit 2026 di Kota Jambi. Forum nasional tersebut membahas pembangunan kota sehat, transformasi pelayanan kesehatan, serta penguatan tata kelola layanan publik. Ajang ini menjadi ujian bagi kualitas pelayanan Kota Jambi, terutama dalam pengaturan akomodasi, transportasi, registrasi peserta, pendampingan delegasi, dan penanganan keluhan.

Maladministrasi sangat mungkin terjadi bila pelayanan kepada delegasi maupun masyarakat tidak berjalan sesuai standar. Informasi registrasi dan akomodasi yang simpang siur, pendampingan lamban, atau keluhan yang diabaikan dapat mencoreng citra Kota Jambi sebagai tuan rumah perhelatan nasional.

Agenda forum turut menempatkan transformasi rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai salah satu bahasan utama. Dengan begitu, isu maladministrasi tidak berhenti pada urusan birokrasi acara, tetapi menyentuh langsung mutu layanan kesehatan masyarakat.

Wajah Maladministrasi di Layanan Kesehatan

Di sektor kesehatan, maladministrasi berwujud antrean semrawut, informasi jadwal layanan tidak jelas, penanganan keluhan pasien yang lambat, hingga pungutan tidak resmi. Jika dibiarkan, warga sulit memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Pembangunan kota sehat karena itu tidak cukup mengandalkan infrastruktur fisik. Cita-cita itu harus diwujudkan lewat layanan kesehatan yang manusiawi, transparan, dan akuntabel.

Langkah yang Dibutuhkan untuk Menekan Praktik Maladministrasi

Institusi publik perlu menegakkan standar pelayanan yang jelas, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan digitalisasi. Pelatihan petugas serta pengawasan yang lebih ketat juga menjadi keharusan. Saluran pengaduan harus mudah diakses dan ditindaklanjuti secara responsif.

Aparat yang terbukti menyimpang perlu dijatuhi sanksi tegas, bukan sekadar teguran administratif. Partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas layanan publik dibutuhkan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.

Healthy Cities Summit di Jambi semestinya menjadi momentum mempertegas komitmen pemerintah daerah memberantas maladministrasi. Hakikat kota sehat bukan sekadar fasilitas medis memadai dan lingkungan tertata. Kota sehat adalah kota yang mampu menghadirkan pelayanan publik cepat, adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Follow katajambi.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: jernih.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Terkini

Indeks