JAMBI — Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menegaskan bahwa program biodiesel harus menjadi kebijakan yang adil bagi seluruh pelaku industri sawit, bukan hanya industri hilir. Ia menyoroti petani di lapangan yang saat ini masih bergulat dengan kenaikan harga pupuk, biaya tenaga kerja, dan ongkos perawatan kebun yang terus merangkak naik.
"Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, maka kesejahteraan petani sawit akan semakin tergerus," kata Darto dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Menurut POPSI, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi B35 dan B40 yang sudah berjalan. Evaluasi itu harus mencakup dampaknya terhadap harga TBS di tingkat petani, keberlanjutan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kemampuan fiskal negara, hingga daya saing ekspor minyak sawit Indonesia.
"Ketahanan energi nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit," ujar Darto. Ia menambahkan, jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis.
Alih-alih memaksakan target pencampuran yang tinggi, POPSI mengusulkan skema flexi blending. Dalam skema ini, B30 ditetapkan sebagai batas minimum, sementara peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel. Kondisi yang dipertimbangkan meliputi produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.
Darto menilai pendekatan ini jauh lebih rasional dibanding memaksakan target yang seluruh konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani.
Peneliti dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti turut menggarisbawahi pentingnya mengubah pendekatan pemerintah. Menurutnya, pilihan kebijakan bukanlah soal B50 "ya atau tidak", melainkan antara menjalankan B50 secara murni atau secara berkelanjutan.
"Mandat B50 sebagai upaya kedaulatan energi jika tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan beban multidimensi dari sisi fiskal hingga tekanan harga pangan," kata Yayan.
Namun, ia menilai jika kebijakan itu dipadukan dengan reformasi struktural—seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah, dan fleksibilitas campuran—justru bisa berbalik memberikan manfaat bagi semua pihak.