JAMBI — Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan blak-blakan di hadapan warga Gorontalo, menuding adanya kekuatan yang enggan melihat Indonesia bangkit menjadi negara maju. Dalam pidato yang berlangsung di daerah tersebut, Prabowo tidak merinci siapa aktor di balik tudingan itu, namun ia menegaskan keberaniannya untuk bicara apa adanya tanpa tedeng aling-aling.
"Ada yang tak mau RI bangkit. Saya bicara apa adanya," kata Prabowo dalam pidatonya, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Kamis (20/2).
Petani dan Nelayan Jadi Poros Kebangkitan
Lebih dari sekadar pernyataan politis, Prabowo secara spesifik menyasar kelompok maritim dan agraris sebagai tulang punggung kebangkitan ekonomi. Ia mengajak petani dan nelayan untuk bersatu padu, tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan dalam skala korporasi yang terorganisir.
Ajakan itu disampaikan di tengah tekanan harga komoditas dan cuaca ekstrem yang belakangan menghantam sektor perikanan dan pertanian. Presiden menekankan bahwa kekuatan Indonesia justru terletak pada sumber daya alam dan manusianya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Kritik dan Keberanian di Panggung Publik
Pidato ini juga menjadi respons atas kritik yang belakangan menghantam kebijakan pemerintah pusat. Tanpa menyebut nama, Prabowo menyatakan bahwa kritik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun ia meminta semua pihak jujur pada fakta bahwa pembangunan tidak bisa instan.
"Kita harus berani dikritik. Tapi saya juga harus berani bicara apa adanya. Jangan karena kritik, kita lupa bahwa negara ini sedang berjuang," ujarnya.
Pernyataan itu dibacakan di hadapan ribuan warga yang hadir, termasuk perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Suasana berlangsung cair, dengan beberapa kali tepuk tangan spontan dari peserta saat Prabowo menyinggung soal kemandirian pangan dan energi.
Isyarat Arah Kebijakan ke Depan
Meski tidak merinci kebijakan baru, pidato di Gorontalo kerap dibaca sebagai isyarat arah pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo gencar mendorong program food estate dan hilirisasi hasil laut sebagai prioritas nasional.
Petani dan nelayan, menurut dia, tidak boleh lagi menjadi pihak yang termarginalkan dalam rantai pasok nasional. Pemerintah, lanjutnya, akan memastikan akses permodalan dan pasar bagi kelompok ini melalui skema kredit usaha rakyat dan kemitraan BUMN.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut "tak mau RI bangkit" oleh Presiden. Namun, pidato ini dipastikan akan menjadi bahan diskusi hangat di kalangan politikus dan pengamat, khususnya menjelang musim sidang DPR mendatang.
