Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Polda Kalimantan Timur resmi memulai pembangunan kantor pendukung Polresta IKN di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Jumat (8/5/2026). Fasilitas ini ditargetkan rampung pada 2027 guna memperkuat stabilitas keamanan di pusat pemerintahan baru. Sebanyak 80 personel akan disiagakan pada tahap awal operasional untuk melayani masyarakat di kawasan tersebut.
Pemerintah mulai memperkuat infrastruktur keamanan di kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pembangunan Kantor Pendukung Persil Polresta IKN. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, bersama Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyatakan bahwa keberadaan kantor ini merupakan fondasi vital untuk menghadirkan layanan kepolisian yang optimal. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi elemen kunci yang harus berjalan beriringan dengan pesatnya perkembangan fisik di kawasan Nusantara.
"Seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kualitas konstruksi. Fasilitas ini harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun aktivitas pemerintahan di masa depan," ujar Bimo di lokasi proyek.
Proyek infrastruktur keamanan ini diproyeksikan selesai dan siap beroperasi penuh pada tahun 2027. Pada tahap awal, Polresta IKN direncanakan akan diperkuat oleh sedikitnya 80 personel kepolisian. Jumlah ini bersifat dinamis dan akan terus ditambah sesuai dengan pertumbuhan aktivitas serta kebutuhan pengamanan di ibu kota baru.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Endar Priantoro, menegaskan komitmen institusinya dalam mengawal pembangunan IKN melalui kesiapan fasilitas dan pelayanan profesional. Kehadiran kantor pendukung ini diharapkan mampu memperpendek jarak pelayanan kepolisian dengan masyarakat di wilayah Sepaku dan sekitarnya.
"Kehadiran Polresta IKN nantinya diharapkan mampu memperkuat pelayanan kepolisian di wilayah Sepaku, sekaligus mendekatkan institusi Polri dengan masyarakat di kawasan ibu kota baru," kata Endar.
Pembangunan kantor di Desa Bumi Harapan ini menjadi bagian dari ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi di IKN. Lokasi tersebut dipilih secara strategis untuk menunjang pelaksanaan tugas kepolisian, baik dalam menjaga ketertiban umum maupun mendukung operasional pemerintahan yang mulai berpindah ke Nusantara.
Kapolda juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas lembaga antara Polri, Otorita IKN, dan pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan agar proses konstruksi berjalan selaras dengan konsep pengembangan kawasan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dimulainya proyek ini menandai langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan sistem pengamanan yang permanen. Dengan target operasional tahun depan, fasilitas ini akan menjadi pusat kendali keamanan utama guna mendukung percepatan pembangunan dan aktivitas masyarakat di jantung ibu kota baru.