JAMBI — Pemerintah menjamin keberlanjutan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun anggaran 2026. Fokus utama program ini adalah meringankan beban biaya personal seperti pembelian seragam, buku, hingga biaya transportasi siswa. Bantuan menyasar peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Masyarakat perlu mencermati perubahan administratif penting mulai tahun ini. Seiring restrukturisasi kabinet, nomenklatur "PIP Kemendikbud" kini resmi berganti menjadi Kemendikdasmen. Perubahan ini berdampak pada seluruh kanal informasi resmi yang kini dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Seluruh data penerima kini terintegrasi dalam sistem SIPINTAR sebagai satu-satunya rujukan valid untuk memantau status bantuan. Masyarakat diimbau lebih jeli dan tidak sembarangan mengeklik tautan tidak dikenal guna menghindari penipuan situs palsu. Validitas data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan bebas dari manipulasi pihak luar.
Pemerintah menetapkan nominal bantuan berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyesuaikan kebutuhan operasional siswa yang berbeda-beda. Siswa tingkat menengah atas mendapatkan alokasi tertinggi karena beban biaya pendidikan yang cenderung lebih besar. Berdasarkan ketentuan terbaru, siswa SMA, SMK, SMALB, atau Paket C menerima Rp 1.800.000 per tahun.
Untuk jenjang di bawahnya, siswa SMP, SMPLB, atau Paket B berhak mendapatkan bantuan senilai Rp 750.000 per tahun. Sementara itu, siswa SD, SDLB, atau Paket A menerima alokasi sebesar Rp 450.000 per tahun. Angka ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah pada usia wajib belajar.
Penting untuk dicatat bahwa nominal tersebut hanya berlaku bagi siswa di kelas berjalan. Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir, dana yang cair hanya setengah dari plafon tahunan, yakni Rp 225.000 (SD), Rp 375.000 (SMP), dan Rp 900.000 (SMA). Hal ini terjadi karena mereka hanya menjalani satu semester dalam satu tahun anggaran berjalan.
Orang tua kini tidak perlu lagi mengantre di bank atau bertanya ke sekolah untuk mengecek kepastian bantuan. Status kepesertaan dapat dipantau secara langsung melalui ponsel dengan mengakses portal resmi SIPINTAR. Berikut adalah langkah-langkah pengecekannya:
Sistem akan menampilkan data secara rinci jika siswa terdaftar sebagai penerima resmi. Jika data tidak ditemukan, pastikan kembali apakah siswa sudah masuk dalam DTKS atau telah diusulkan sekolah melalui aplikasi Dapodik. Transparansi ini memastikan orang tua mendapatkan informasi akurat tanpa perantara.
Saat mengakses portal SIPINTAR, muncul dua status berbeda yang sering memicu kebingungan. Status "SK Nominasi" berarti siswa ditetapkan sebagai calon penerima namun wajib melakukan aktivasi rekening simpel di bank penyalur. Aktivasi dilakukan di BRI (SD/SMP), BNI (SMA/SMK), atau BSI khusus untuk wilayah Aceh.
Status kedua adalah "SK Pemberian" yang menandakan dana sudah siap atau sudah masuk ke rekening siswa. Dalam keterangan ini, sistem biasanya mencantumkan tanggal efektif pencairan dana bantuan. Jika status ini muncul, siswa atau orang tua bisa segera melakukan penarikan di ATM atau kantor bank terdekat.
Kementerian mengimbau masyarakat untuk mewaspadai segala bentuk pungutan liar saat proses pencairan. Jika menemukan kendala atau dugaan pemotongan dana, masyarakat dapat melapor melalui layanan LAPOR! atau kanal pengaduan resmi di sekolah. Pastikan hanya memercayai informasi dari kanal resmi pemerintah untuk menjamin keamanan data pribadi.