KOTA JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris mengambil sikap tegas menyikapi antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU, terutama yang menyediakan bahan bakar bio solar. Ia menginstruksikan Satgas untuk mengawasi ketat proses pengisian dan mendeteksi praktik penimbunan yang didalangi oleh oknum pelangsir.
"Terkait pelangsir, itu perlu satgas untuk mengawasi, kalau ada melanggar dari pihak SPBU, ya cabut saja izinnya," tegas Al Haris di Kota Jambi, Rabu. Pernyataan itu disampaikan setelah ia menerima laporan bahwa antrean panjang bukan semata-mata karena tingginya konsumsi, melainkan akibat ulah oknum yang menimbun bio solar untuk dijual kembali.
Menurut gubernur, situasi ini tidak bisa dibiarkan karena selain merugikan konsumen yang membutuhkan, antrean yang menggunakan bahu jalan juga menyumbat arus lalu lintas di sekitar SPBU. "Ini merugikan pengendara yang sedang melintas," ujarnya.
Berdasarkan komunikasi dengan pihak Pertamina, Al Haris mengakui bahwa antrean di lapangan juga dipicu oleh tersendatnya rantai pasok bahan bakar dari depo Pertamina di Jakarta menuju Jambi. Faktor logistik ini memperparah kondisi di tingkat hilir, terutama saat permintaan bio solar meningkat pada malam hari.
"Saya sudah menghubungi Pertamina memang distribusi dari Jakarta yang sulit, jadi terjadilah seperti itu (antrean)," tutupnya. Pemerintah provinsi saat ini tengah berupaya menstabilkan pasokan BBM dari depo ke daerah agar kelangkaan dan antrean panjang bisa diminimalisir.
Gubernur secara khusus menyoroti aktivitas di malam hari yang kerap dimanfaatkan oleh pelangsir. Ia berharap Pertamina ikut mengawasi langsung proses distribusi di SPBU pada jam-jam rawan tersebut. "Jangan sampai ada penimbunan oleh oknum, terutama saat antrean di malam hari," kata Al Haris.
Langkah pengawasan yang diperketat ini diharapkan mampu mengembalikan ketertiban dan memastikan bio solar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya sektor transportasi dan pertanian di Provinsi Jambi.