BUNGO — Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bungo mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, prevalensi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum harian (PoU) di daerah itu mencapai 8,16 persen pada 2025.
Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 7,89 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk Bungo, lebih dari 8 orang masih hidup dalam kondisi kurang pangan secara energi.
Dalam periode satu tahun, PoU Bungo naik signifikan. Pada 2024, angkanya masih di 6,51 persen. Lonjakan ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah berbagai program bantuan pangan yang berjalan di tingkat kabupaten dan provinsi.
Meski naik dalam jangka pendek, secara lima tahun terakhir PoU Bungo justru turun 0,59 persen. Data BPS menunjukkan tren jangka panjang masih membaik, meski tekanan pangan tahun ini terasa lebih berat.
Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, Bungo menempati posisi kedua dengan PoU tertinggi. Hanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih parah, dengan angka 13,33 persen.
Empat daerah dengan PoU terendah di Jambi adalah Muaro Jambi (8,04 persen), Bungo (8,16 persen), Kota Jambi (9,14 persen), dan Sarolangun (9,7 persen). Sementara itu, Sungai Penuh menjadi kota dengan PoU tertinggi kedua setelah Tanjung Jabung Barat, yakni 12,81 persen.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendefinisikan PoU sebagai kondisi ketika seseorang secara rutin mengonsumsi pangan dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi hidup normal, aktif, dan sehat. Indikator ini menjadi tolok ukur utama status kerawanan pangan dan gizi suatu wilayah.
Artinya, angka PoU 8,16 persen di Bungo menandakan bahwa hampir satu dari 12 penduduk kabupaten itu belum bisa memenuhi kebutuhan energi dasarnya dari makanan yang dikonsumsi setiap hari.
Data ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi pangan, baik melalui distribusi bantuan, penguatan akses pangan lokal, maupun program gizi berbasis komunitas.