MERANGIN — Bupati Merangin M. Syukur mengungkapkan persoalan klasik di sektor pendidikan daerah: ketimpangan sebaran guru. Menurutnya, mayoritas tenaga pendidik memilih bertugas di kawasan perkotaan, sementara sekolah di daerah terpencil justru minim guru PNS.
Hal itu disampaikan M. Syukur saat menghadiri kegiatan Subuh Keliling (Subling) Pemerintah Kabupaten Merangin di Masjid Baitussalam, Jumat (10/7). Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Zulhifni serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati mencontohkan dua wilayah yang hingga kini masih kekurangan tenaga pendidik definitif, yakni Kecamatan Jangkat dan Tabir Timur. Kondisi ini dinilai membuat kualitas layanan pendidikan di pelosok belum merata dibandingkan dengan sekolah di pusat kota.
"Persoalan kita hari ini, banyak guru-guru kita yang enggan ditempatkan jauh dari pusat kota. Ketika dipindahkan ke pelosok, muncul protes," tegas M. Syukur.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Merangin akan melakukan pemerataan penempatan guru sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati menegaskan langkah itu berdasarkan regulasi pemerintah pusat dan tidak akan dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun.
Selain pemerataan guru, Pemkab Merangin juga akan menerapkan rotasi terhadap kepala sekolah yang telah menjabat selama dua periode. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan kualitas kepemimpinan di lingkungan sekolah.
Dalam kesempatan yang sama, M. Syukur mengingatkan sumpah jabatan para pegawai negeri. "Padahal saat disumpah menjadi pegawai negeri, mereka telah berjanji siap ditempatkan di mana saja," ujarnya.
Bupati menegaskan kebijakan pemerataan dan rotasi merupakan upaya memperbaiki tata kelola pendidikan agar pelayanan di seluruh wilayah Merangin berjalan lebih optimal. Pemkab berkomitmen memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang sama, tanpa terkecuali.