Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi kebenaran rincian harga pada struk BBM viral yang menunjukkan harga asli Pertalite mencapai Rp16.088 per liter pada Sabtu (9/5/2026). Penjelasan resmi ini merespons kegaduhan publik terkait besaran subsidi pemerintah yang menembus Rp6.088 untuk setiap liter bahan bakar jenis RON 90 tersebut.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M V Dumatubun, menegaskan bahwa angka yang tertera pada struk tersebut merupakan gambaran harga keekonomian sebelum dipotong subsidi. Dalam skema ini, masyarakat tetap menebus Pertalite di angka Rp10.000 per liter karena adanya intervensi anggaran negara.
Langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dinamis. Pertamina memposisikan diri sebagai operator yang menjalankan penugasan negara dalam menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
"Kebijakan program subsidi BBM adalah kewenangan pemerintah, bukan Pertamina. Karena itu subsidi diberikan pada jenis BBM khusus penugasan atau JBKP yaitu Pertalite," ujar Roberth dalam pernyataannya, Sabtu (9/5/2026).
Logika Harga Pertalite dan Pertamax
Unggahan yang bermula dari platform Threads tersebut memicu perdebatan sengit mengenai logika harga energi di Indonesia. Publik mempertanyakan mengapa harga dasar Pertalite (RON 90) yang mencapai Rp16.088 justru lebih mahal dibandingkan harga jual Pertamax (RON 92) yang berada di level Rp12.300 per liter.
Rincian dalam struk tersebut memperlihatkan komponen harga yang kontras: harga dasar Rp16.088, dikurangi subsidi pemerintah Rp6.088, sehingga menghasilkan harga netto Rp10.000. Selisih inilah yang kemudian memicu pertanyaan mengenai efisiensi dan penetapan harga dasar antara BBM subsidi dan non-subsidi.
Menanggapi hal tersebut, Roberth menjelaskan bahwa Pertamax merupakan produk non-subsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar. Namun, pemerintah tetap melakukan koordinasi intensif agar harga Pertamax tidak mengalami gejolak sejak periode April lalu.
Intervensi Pemerintah Jaga Stabilitas
Meskipun secara teori harga Pertamax mengikuti harga pasar, pemerintah meminta Pertamina untuk menahan penyesuaian harga per 1 April 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga ritme ekonomi nasional agar tidak terbebani oleh kenaikan biaya transportasi dan logistik secara mendadak.
"Pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina agar tidak dilakukan penyesuaian harga per 1 April 2026, sehingga harga Pertamax ditahan untuk tidak naik," lanjut Roberth. Hal ini menjelaskan mengapa harga Pertamax di wilayah Jabodetabek saat ini terlihat lebih rendah dibandingkan harga keekonomian Pertalite yang viral tersebut.
Tujuan utama dari pemberian subsidi jumbo pada Pertalite ini bukan sekadar angka di atas kertas. Pemerintah berupaya menjaga roda perekonomian tetap bergerak dengan memastikan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Penyaluran subsidi ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian pasar energi global. Dengan menjaga harga di level Rp10.000, pemerintah berharap stabilitas inflasi dan daya beli konsumen domestik tetap terjaga hingga akhir periode penugasan.
