JAMBI — Dalam negara demokratis, kritik publik adalah vitamin bagi institusi, bukan ancaman. Masyarakat berhak mempertanyakan, mengawasi, bahkan mengecam ketika terjadi persoalan yang menyangkut kepentingan umum, termasuk polemik dugaan pembobolan dana nasabah di Bank 9 Jambi. Kemarahan dan kecemasan wajar terjadi, namun di tengah situasi seperti ini, akal sehat justru menjadi barang langka yang paling dibutuhkan.
Pengamat kebijakan publik dan sosial digital, Martayadi Tajuddin, menekankan bahwa kritik tanpa pemahaman hanya akan melahirkan kegaduhan. Kegaduhan yang diproduksi terus-menerus berpotensi berubah menjadi kepanikan kolektif yang merugikan semua pihak, termasuk masyarakat sendiri.
Kepercayaan Adalah Nyawa Industri Keuangan
Dunia perbankan adalah sistem yang sangat sensitif terhadap persepsi publik. Kepercayaan menjadi nyawa utama industri keuangan. Ketika rasa panik menyebar tanpa kontrol, dampaknya tidak berhenti pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah secara lebih luas.
“Publik berhak marah. Tetapi publik juga wajib memahami konteks,” ujar Martayadi. Banyak masyarakat terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum proses investigasi selesai. Di media sosial, tuduhan berkembang tanpa dasar yang jelas—ada yang menyebut bank bangkrut, menuduh sistem gagal total, hingga membangun teori konspirasi tanpa bukti.
Serangan Siber Modern Tak Sesederhana Dugaan
Dalam persoalan keamanan digital perbankan, realitasnya jauh lebih kompleks. Serangan siber modern sangat agresif dan terorganisir. Bahkan bank-bank besar internasional dengan sistem keamanan berlapis pun pernah mengalami gangguan layanan, kebocoran data, hingga pembobolan digital.
Artinya, gangguan sistem bukan otomatis bukti sebuah institusi tidak profesional. Yang paling penting adalah bagaimana institusi tersebut merespons, melakukan mitigasi, memperbaiki sistem, dan melindungi nasabahnya. Di titik inilah publik perlu membedakan antara kritik konstruktif dan kepanikan destruktif.
Kritik Konstruktif vs Kepanikan Destruktif
Kritik konstruktif mendorong transparansi, menuntut perbaikan, dan mengawal akuntabilitas. Sebaliknya, kepanikan destruktif hanya memperkeruh suasana, memproduksi ketakutan massal, dan memperbesar kerusakan psikologis masyarakat.
Sayangnya, media sosial hari ini sering memberi ruang lebih pada sensasi dibanding edukasi. Informasi yang paling cepat viral biasanya bukan yang paling akurat, melainkan yang paling provokatif. Akibatnya, masyarakat mudah terseret pada arus opini tanpa verifikasi.
Literasi Publik Jadi Tantangan Besar
Dalam konteks Bank 9 Jambi, publik berhak meminta keterbukaan informasi, penguatan sistem keamanan, audit independen, hingga perlindungan penuh terhadap nasabah. Namun, publik juga perlu memberi ruang bagi proses hukum dan investigasi berjalan secara objektif. Keputusan yang lahir dari tekanan emosional sering kali justru menghasilkan kekacauan baru.
“Kita tidak boleh menjadi masyarakat yang mudah diprovokasi oleh potongan informasi setengah matang,” tegas Martayadi. Di era digital, hoaks dan ketakutan dapat menyebar jauh lebih cepat dibanding fakta.
Isu perbankan bukan sekadar urusan satu rekening atau satu aplikasi digital. Di dalamnya ada stabilitas ekonomi daerah, kepercayaan investor, perputaran usaha masyarakat, hingga keberlangsungan pelayanan publik. Jika kepercayaan itu runtuh akibat kepanikan yang tidak terkendali, maka kerugiannya akan dirasakan bersama.
