JAKARTA — Pemerintah memastikan profesionalisme dan kesejahteraan guru berjalan beriringan melalui sejumlah kebijakan baru. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa ditingkatkan jika kesejahteraan tenaga pendidik diabaikan.
"Tidak mungkin kita mendorong guru menjadi profesional tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan. Namun sebaliknya, jika hanya menuntut kesejahteraan tanpa meningkatkan profesionalitas, tentu juga tidak seimbang," ujar Fajar di Jakarta, Senin lalu.
230 Ribu Guru Masuk Program PPG
Salah satu program prioritas adalah percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru aktif yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pada tahun 2026, Kemendikdasmen menargetkan sebanyak 230 ribu guru mengikuti program PPG Guru Tertentu.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi, tetapi juga membuka akses bagi guru untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru yang selama ini menjadi hak penting tenaga pendidik. Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan sertifikasi bagi ratusan ribu guru melalui program percepatan bertahap.
Jalur Khusus bagi Guru Belum Sarjana
Kemendikdasmen juga memberikan solusi bagi guru yang hingga saat ini belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 atau D-4. Program penyelesaian pendidikan sarjana disiapkan sebagai jalur khusus agar para guru bisa memenuhi syarat sertifikasi.
Kebijakan ini diharapkan menjangkau ribuan guru di daerah, termasuk di Provinsi Jambi, yang masih membutuhkan akses peningkatan kualifikasi dan tunjangan profesi. Dengan adanya percepatan ini, pemerintah menargetkan seluruh guru di Indonesia memiliki sertifikat pendidik dalam beberapa tahun ke depan.
Kesejahteraan dan Profesionalisme Harus Seimbang
Fajar menekankan bahwa kenaikan TPG menjadi Rp2 juta per bulan harus diimbangi dengan peningkatan mutu pengajaran. Menurutnya, guru yang profesional akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik bagi siswa.
"Peningkatan kesejahteraan tanpa profesionalitas tidak akan berdampak pada mutu pendidikan. Sebaliknya, profesionalitas tanpa kesejahteraan juga sulit dipertahankan," tambahnya.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan guru di Indonesia, termasuk di Jambi, yang selama ini menantikan kepastian sertifikasi dan kenaikan tunjangan. Pemerintah berkomitmen merealisasikan program tersebut secara bertahap mulai tahun ini.
