TANJUNG JABUNG BARAT — Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Hamdani, S.E., menggelar audiensi terbuka bersama perwakilan serikat pekerja dan buruh se-kabupaten. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD pada Senin (4/5/2026) ini menjadi ruang dialog untuk membedah persoalan mendasar yang dihadapi tenaga kerja lokal saat ini.
Dalam pertemuan tersebut, Hamdani didampingi sejumlah anggota DPRD dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Suasana dialogis mewarnai jalannya audiensi saat para buruh menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan.
Para perwakilan buruh membawa sejumlah poin krusial yang selama ini menjadi ganjalan di lapangan. Fokus utama audiensi tertuju pada besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang dinilai perlu penyesuaian demi menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi daerah.
Selain persoalan upah, serikat pekerja menyoroti tiga poin penting lainnya:
Buruh mendesak agar pemerintah daerah dan legislatif memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan hukum bagi pekerja kontrak yang sering kali berada dalam posisi tawar yang rentan.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk mengawal aspirasi buruh melalui mekanisme konstitusional. Pihaknya berjanji akan mengoptimalkan tiga fungsi utama dewan, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Kami mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan para pekerja. Ini akan menjadi bahan penting bagi DPRD untuk ditindaklanjuti secara serius," ujar Hamdani saat memberikan pernyataan di hadapan peserta audiensi.
Ia menambahkan bahwa regulasi yang tepat dan pengalokasian anggaran yang berpihak pada buruh menjadi kunci terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Pengawasan di lapangan juga akan diperketat guna memastikan perusahaan-perusahaan di Tanjab Barat mematuhi aturan ketenagakerjaan yang berlaku tanpa kecuali.
Meski menyambut baik keterbukaan DPRD, perwakilan serikat pekerja menekankan bahwa forum ini tidak boleh berhenti pada tataran diskusi semata. Mereka menuntut adanya langkah nyata dan konkret dari pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan kalangan pekerja diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat di Tanjung Jabung Barat. Dengan regulasi yang adil, diharapkan kesejahteraan buruh meningkat sejalan dengan produktivitas perusahaan, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.