JAMBI — Rapat pembahasan batas wilayah antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi menghasilkan titik terang. Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan bahwa kedua pemerintah daerah telah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penetapan tapal batas kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pertemuan yang digelar di Orchardz Hotel Jayakarta pada Senin (18/05/2026) itu dihadiri langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bupati Muaro Jambi, serta Sekretaris Daerah Batang Hari yang mewakili bupati setempat. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga turut serta dalam forum tersebut.
“Hari ini kami khusus membahas tentang tapal batas Batang Hari dan Muaro Jambi. Keduanya sudah ada kesepakatan dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Kemendagri,” ujar Al Haris dalam keterangannya.
Gubernur dua periode itu menegaskan bahwa tidak ada lagi perdebatan di antara kedua daerah. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah berjanji untuk menerima apa pun hasil yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Keduanya sepakat apapun nanti keputusan dari Kemendagri akan menerima dan tetap mengawal pembangunan daerah masing-masing,” lanjut Al Haris.
Menurut Al Haris, pembahasan batas wilayah kedua daerah berlangsung dengan baik dan kondusif. Ia menilai tidak ada persoalan berarti di antara masing-masing pemerintah daerah selama proses musyawarah.
“Saya kira ini tidak ada masalah. Kami juga akan mencoba menyebarkan informasi terkait apa yang nantinya menjadi keputusan dari Kemendagri,” tutup Al Haris.
Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mengakhiri ketidakjelasan administrasi wilayah di perbatasan dua kabupaten di Provinsi Jambi. Masyarakat di daerah sengketa kini menunggu keputusan resmi dari Kemendagri yang akan menentukan status desa dan aset tanah di perbatasan.