MUARO JAMBI — Ketua Fraksi PPP DPRD Muaro Jambi, Indra Gunawan, menilai capaian pengelolaan keuangan daerah tersebut sebagai bukti keseriusan tata kelola. Namun, ia mengingatkan jajaran eksekutif agar tidak berpuas diri hanya karena piagam penghargaan dari auditor.
Rakyat Tidak Makan Piagam WTP
Indra Gunawan yang akrab disapa Datuk Paul menegaskan bahwa indikator kemakmuran daerah tidak cukup diukur dari ketertiban pencatatan di atas kertas. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus linier dengan dampak yang langsung dirasakan masyarakat.
"WTP itu piagam kehormatan dari auditor. Tapi rakyat tidak makan piagam. Yang mereka rasakan adalah jalan desa yang bagus, Puskesmas dengan obat yang lengkap, dan bantuan UMKM yang cair tepat waktu," tegas Indra, Rabu.
Evaluasi Kinerja OPD dan Pemangkasan Birokrasi
Menyikapi tahun anggaran 2026 yang sudah berjalan, legislatif mendorong Pemkab Muaro Jambi untuk segera mempercepat seluruh proses lelang dan pencairan dana stimulan. Hal ini dinilai krusial untuk menghindari penumpukan serapan anggaran di akhir tahun.
"Saya minta Pemda tancap gas dari sekarang. Pangkas birokrasi yang berbelit, percepat proses lelang, percepat pencairan anggaran. Jangan sampai masyarakat baru menikmati program pemerintah ketika tahun anggaran hampir berakhir," ujar Indra.
Momentum APBD Perubahan 2026
DPRD juga merekomendasikan langkah taktis berupa evaluasi berkala terhadap kinerja para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Momentum penyusunan APBD Perubahan 2026 dinilai tepat bagi Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, untuk mengeliminasi program-program seremonial yang tidak produktif.
Selain itu, pimpinan daerah diminta tidak segan menegur kepala dinas yang dinilai lamban dalam merealisasikan program. Apresiasi terhadap capaian akuntabilitas keuangan harus berbanding lurus dengan percepatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup warga Muaro Jambi.
